-->

BREAKING NEWS

Wakil Gubernur Jambi Secara Resmi Membuka Rakorwasda Inspektorat Daerah Se-Provinsi Jambi

Wakil Gubernur Jambi Secara Resmi Membuka Rakorwasda Inspektorat Daerah Se-Provinsi Jambi

Foto istimewa Jambiekspose.net, Wakil Gubernur Berikan Kata Sambutan. 

Jambi, Jambiekspose.net - - Pemerintah Provinsi Jambi melalui Inspektorat menggelar kegiatan Rakorwasda Inspektorat Se-Provinsi Jambi.

Hal ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi, Drs.H.Abdullah Sani.MPdi Rabu(21/12/22) di hotel Aston Kota Jambi.

Turut mendampingi Inspektur Provinsi Jambi,  Agus herianto S. H, QGIA, Mewakili Kepala Bappeda, Masherudin Wahab, Kepala Perwakilan BPKP,  Sueb Cahyadi, Ak.

Dikatakan oleh Abdullah Sani, Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Rakorwasda yang diselenggarakan oleh Inspektorat.

Dengan mengambil tema, memperkuat pengawasan pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi lebih cepat. 

"Pengawasan dan pemeriksaan dengan baik merupakan sesuatu yang sesuai dengan aturan sehingga buat pemerintah pusat, Procinsi dan maupun kabupaten kota khususnya provinsi jambi dapat postif dalam tata kelola keuangan,"jelasnya.

Selanjutnya bagi inspektorat daerah mempunyai adanya tugas dan fungsi membantu bagi kepala daerah khususnya Gubernur, Bupati maupun Walikota dalam mengawasi urusan dari pemerintahan.

"Dan rapat koordinasi ini merupakan  momen yang sangat penting untuk meningkatkan mawas diri pada diri aparatur, dalam. lakukan  tugas dan fungsinya,"terangnya.

Dan ini juga Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan adanya laporan  dari Perwakilan  BPKP, Inspektorat Provinsi Jambi mendapatkan berada pada level 3 dengan skor 3.0.



Ditambahkan oleh Agus Herianto, Rapat koordinasi pengawasan daerah ini bermaksud untuk meningkatkan fungsi dan peran pengawasan dalam tugas pada satuan unit. 

Dengan demikian.hasil pengawasan dapat menjadi umpan balik bagi pengambil keputusan dan nantinya diharapkan pelaksanaan lebih tertib. 

Tujuan, meningkatkan kualitas dan bobot pengawasan baik pengawasan fungsional. 

Pengawasan melekat pada pengaduan masyarakat serta menghindari adanya kesalahan yang berulang-ulang. 

Dan pada akhirnya opini yang diberikan oleh BPK RI dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah adalah WTP. (INRO).