Jambi, Jambiekspose.net -- Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Pemerintah Setda Provinsi Jambi menggelar kegiatan rapat awal persiapan penyusunan. LPPD Dan LKPJ Provinsi Jambi Tahun 2022.
Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Jambi, H.Sudirman.SH.MH Rabu(14/12/2022) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.
Turut mendampingi Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Rd Nazmi serta para undangan.
Dikatakan oleh Sudirman.SH.MH, kita memperoleh safaatnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati atas nama pemerintah korupsi Jambi saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya rapat awal persiapan penyusunan lppd dan lkpj pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022 Saya berharap Melalui rapat ini dapat dihasilkan komitmen masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Jambi agar mampu memantapkan kualitas penyusunan laporan lppd dan lkpj dan lkpj itu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran dan kegiatan yang wajib dilaporkan penyusunan lppd dan lkpj tentunya mengacu pada Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban lkpj kepada DPRD sebagai Mitra pemerintah dan selanjutnya kepala daerah berkewajiban menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau lppd kepada masyarakat rapat awal penyusunan ini penting untuk dilakukan sebagai pembahasan teknik penyusunan oleh karenanya saya deskripsikan kepada seluruh peserta rapat agar mengikuti Rapat ini dengan baik sampai dengan tuntas meningkatkan kualitas dan optimalisasi laporan lppd dan lkpd pemerintah Provinsi Jambi Pada kesempatan ini saya juga meminta komitmen dari kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menyiapkan dan menyampaikan bahan serta data akurat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pendukung penyusunan lkpj kepala daerah dan lpbd tahun pelajaran 2022 agar dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik selanjutnya komitmen dalam pemenuhan bahan-bahan dalam proses evaluasi LPP oleh pemerintah pusat dan pembahasan lkpj di DPRD hingga selesai untuk itu pada Kepala Biro pemerintahan dan otonomi daerah untuk terus melakukan monitoring juga pelaporan terkait proses penyusunan dan kelengkapan bahan dari masing-masing perangkat daerah Saya berharap pada para peserta penyusunan ini agar dapat mematuhi jadwal penyusunan yang telah ditetapkan serta memperhatikan secara seksama terkait pedoman-pedoman dan langkah langkah yang kaidah-kaidah yang disampaikan agar dapat meningkatkan kualitas laporan yang bermuara pada peningkatan proses penyelenggaraan pemerintah beberapa hal yang dapat
Rd Nazmi, berbahagia pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat rahmat dan Ridhonya kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memulai rapat persiapan penyusunan lppd dan lkpj Gubernur Jambi Tahun 2022 mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak lupa kita panjatkan sholawat dan salam pada junjungan kita nabi besar muhammad shallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad pertama kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Sekda yang di tengah kesibukan beliau bisa hadir dalam rangka rapat awal persiapan penyusunan lppd lkpj ini selanjutnya yang menjadi dasar daripada pertemuan ini adalah undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 69 yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah selanjutnya menjelaskan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban atau lkpg merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran kemudian lkpj ini disampaikan oleh kepala daerah kepada DPR dalam dalam rapat paripurna dalam rentang waktu 3 bulan setelah rapat ini izin Pak Sekda kami menyusun rencana bahwa yang kami akan lakukan adalah penetapan SK Gubernur tentang pembentukan tim yang kedua kami minta bantuan Kepala Dinas Kepala Badan dan Kepala Biro di samping Bapak Ibu sebagai pejabat eselon 2 yang nanti akan masuk dalam tim Coba kami minta untuk pejabat setingkat eselon 3 yang bertanggung jawab terhadap data di dinas di perangkat daerahnya masing-masing dan kami minta dalam waktu 1 minggu kenapa karena Insya Allah nanti disatukan di SK penetapan tim ini yang kami rasakan kelemahan di tahun yang lalu Pak Vega jadi tidak ada penanggung jawab terhadap data di opd-nya masing-masing kalau kepala opd kami Maklumi kesibukan beliau Pak hendak tapi tunjuk pejabat eselon 3 seperti sekretaris mungkin atau kabar tu atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap data kemudian kami berharap kita punya waktu 2 bulan dari tanggal 14 ini jadi kita mulai tanggal 14 Desember nanti di tanggal 14 Februari kami minta mengenai penyampaian data ke kami dan kami juga nanti pak Sekda membentuk tim kecil yang terdiri dari pejabat di biropem dan kami minta bantu Bappeda dan inspektorat di luar yang melakukan review Kenapa supaya datanya sebelum di review kemudian ada jeda waktu tanggal 14 Februari sampai awal Maret untuk kita validasi datang terutama yang menyangkut data kinerja dan data keuangan terutama yang menyangkut data keuangan yang ada di BK Oda karena pengalaman tahun kemarin di data keuangan lah yang kita selalu ribut selalu selalu bersitegang panjang Murat leher sehingga diharapkan nanti hal seperti itu kita kita antisipasi karena ada jeda waktu 2 minggu untuk proses dari data yang sudah ada kita tabulasi kita verifikasi kemudian kita cek dan reject sehingga diharapkan di awal Maret di awal Maret ini nanti sudah finalisasi dan sudah Komunikasi untuk lkpg itu sampaikan ke DPR karena pesan pak gubernur izin Pak Sekda beliau minta di awal Maret itu jangan di ujung-ujung Maret lkpj ini sudah berproses di TPS ada sorotan bahkan apa semacam kritikan dari dewa bahwa lembaran lppd dan lkpd itu terlalu tebal bisa untuk bantal tidur nah kami kemarin tadi tiru ke Jawa Barat nah mereka membuat tiga dokumen Pak Vega sehingga tiga dokumen ini nanti bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan lembarannya itu tidak tebal lagi bagaikan Sehingga tadi jadi cemoohan dari hewan yang pose tebal di dunia kan Nah mudah-mudahan ini tapi itu tadi harus dibuat lembaran lain yang mengantisipasi kekurangan penjelasan di dokumen yang lainnya itu hal-hal penting yang saya sampaikan pada kesempatan ini