Foto istimewa Jambiekspose.net
Jambi, Jambiekspose.net -- Bertempat di Hotel Swiss bell Kota Jambi digelar Pengukuhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok kerja mangrove (KKMD) Provinsi Jambi oleh BPDAS Batanghari.
Kegiatan berkat kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dengan BPDAS Batanghari dan KKMD.
Hal ini ditandai dengan dilantik secara resmi oleh Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris.S.Sos.MH Selasa(27/12/2022).
Turut mendampingi, Asisten Ekbang, Johansyah, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ir. Agus Sunaryo, Kepala BPDAS, Syam Karya Nugraha.MSi, Kepala Balitbangda, Azrin, Kadis Perkebunan, Agus Rizal.
Dikatakan oleh Al Haris, Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik atas terlaksananya kegiatan pengukuhan akan kelembagaan kelompok kerja mangrove daerah(KKMD).
"Berangkat akan keberlangsungan pembangunan di bidang kehutanan di provinsi Jambi, hutan mangrove adalah menjadi kegiatan ataupun menjadi perhatian pusat pada daerah khususnya hari ini Provinsi Jambi,"ucapnya.
"kami selaku Pemerintah Daerah kemarin juga saat diberikan arahan oleh Presiden di gedung AA Maramis, pada satu poinnya adalah mangrove ini ke depan akan diberdayakan oleh pemerintah oleh itu daerah mesti menyiapkan kerangkanya,"jelasnya.
Pertama adalah pelantikan pengurus mangrove ini, kemudian nanti dijabarkan lagi dengan masing-masing program kerja di daerah yang ada.
Bahwa ProvinsiJambi termasuk dalam target rehabilitasi mangrove nasional sekitar 600.000 hektar, ulasan hutan yang berada di 2(dua) Kabupaten Tanjab Timur dan Tanjab barat.
KKMD ini bagi Pemerintah Provinsi Jambi dapat diharapkan dan menjadi wadah koordinasi antar instansi penyelenggaraan pengelolaan DAS dalam meningkatkan tutupan lahan dan hutan serta meningkatkan peran serta pemberdayaan bagi masyarakat.
Untuk kegiatan mangrove ada dua skema dana yang sudah disiapkan oleh Pemerintah pusat tinggal lagi menyiapkan, nanti di lapangan Seperti apa.
"Ada dan sekitar sekitar 400 juta yang kedua dan Nature ada lebih kurang 15 juta US Dollar dan juga komunikasi siapkan untuk Bagaimana hutan mangrove ini bisa Kita berdayakan,"imbuhnya.
Kemudian juga ekosistemnya juga tumbuh dengan baik di situ dan yang terakhir adalah Bagaimana masyarakat yang ada di sekitar itu juga ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah.
Bahwa di Jambi ini cukup luas ada lebih kurang lebih kurang perlu lebih ada 12.000 hektar mangrove yang masih ada di 2 Kabupaten.
"Tinggal kita daerah kita siapkan dulu eee kerangkanya pengurusnya nanti juga regulasinya juga disiapkan juga di bawah nantinya untuk mendukung program,"tegasnya.
Agus Sunaryo menambahkan, Selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang berkenan hadir sekaligus mengukuhkan KKMD Periode 2022.
Beberapa hal terkait pelaksanaan rakor Kelompok kerja mangrove Provinsi Jambi, keputusan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2022 tentang kelompok kerja pengelolaan ekosistem mangrove nasional.
Kemudian di surat keputusan Gubernur Jambi Nomor 1117 dari Bappeda dari data 5.32 tentang pembentukan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Jambi.
"Peserta rapat koordinasi ini adalah anggota kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari unsur pemerintah Provinsi Jambi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, unsur pemerintah pusat yaitu BPDAS Kantor Wilayah ATR/BTR Provinsi Jambi dan Balai Wilayah Sungai Sumatera enam serta mengusulkan pemerintah yaitu forum dan provinsi Jambi dan LSM Pinang Sebatang,"ucapnya.
Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan sekaligus mensosialisasikan keberadaan Kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Jambi sebagai tindak lanjut atas terbitnya surat keputusan Gubernur Nomor 117 dari cat./bappeda dari data 5.3/2022 tentang pembentukan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Jambi.