Jambi, Jambiekspose.net -- Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menggelar kegiatan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi spasial untuk pemetaan perkebunan kelapa sawit rakyat.
Hal ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agus Rizal Kamis(06/10/2022) di Hotel Swiss bell Kota Jambi d.
Turut mendampingi Ketua Tim penelitian IPB P4W, DR.Ernan Rustiadi, Mewakili Dirjenbun, Meli
Dikatakan oleh Agusrijal, Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik atas terlaksananya pelatihan.
"Karna kebutuhan ini sangat dibutuhkan dan peluang yang sangat besar dan mendorong apa yang bisa dilakukan,"Katanya.
Dengan cara ini lebih jelas lagi karena sudah menghitung akan batang sawit, karena selama ini belum ada data akan kelapa sawit.
"Disbun telah menggandeng beberapa NGO, data statistik dilakukan oleh kabupaten, sistem dengan menggunakan sensus, sedangkan du jambi belum diukur, dan ada program sertifikat gratis barulah dilakukan pendataan,"Katanya.
Karet saat ini harganya Rp 8000 dibandingkan dengan kerja di sawit, sehingga hari ini pabrik karet hampir tutup.
Kepala sawit tanjung ke 7, nomor 3 eksportir secara Nasional, disektor hulu diekspor cpo, industri lanjutan belum ada, menghitung akan bahan baku, belum bisa menghitung yang memilki kelapa sawit.
Berharap sekali dan didorong bersama, komoditi kepala sawit tahun 80 dan proses replanting, pabrik hanya 80, swasta 186.
Data ini akan digunakan sekaligus SPTB pemkab kecamatan dan desa untuk mendapatkan pungutan PBB.
"Pbb itu ada standarnya bisa menghasilkan atau tidak, dari pbb ini bisa memasukan akan penerimaan negara, termasuk juga penegakkan hukum,"jelasnya.
Dari adanya pemetaan presisi tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi karena ada fisik dilapangan sementara bagi mahasiswa ada peluang untuk bekerja
Ditambahkan oleh Ernan Rustiadi, Berdasarkan data BPS tahun 2021 total luas area produksi kelapa sawit nasional mencapai 15.081.021 hektar, yang tersebar 60% di Pulau Sumatera, 35% di Kalimantan, 4% di Sulawesi, dan 1% sisanya di Jawa, Maluku dan Papua. Namun demikian, data peta sebaran kelapa sawit hingga saat ini masih berbeda-beda dan menimbulkan berbagai masalah.
Perbedaan data sawit menghambat upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali, di satu sisi akan menambah persoalan-persoalan sosial-ekonomi dan lingkungan,"terangnya.
Sedangkan di sisi lain, upaya-upaya peremajaan dan peningkatan nilai tambah banyak mengalami kendala karena kurangnya data dan informasi akurat. Sudah banyak diketahui bahwa ekspansi kelapa sawit sering meluas hingga di luar wilayah konsesi dan bahkan merambah kawasan lindung dan kawasan hutan.
Penerapan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) hingga moratorium pembukaan lahan sawit baru melalui Inpres No 8/2018 dan moratorium pembukaan lahan hutan dan gambut melalui Inpres No 5/2019, sampai batas tertentu telah berhasil mengurangi dampak negatif dari ekspansi kelapa sawit.
Namun demikian upaya-upaya ini belum memberikan hasil yang optimal mengingat perkebunan sawit di Indonesia cukup luas dan dimiliki oleh banyak stakeholder baik itu perusahaan negara maupun swasta dan rakyat.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu upaya yang serius untuk memetakan perkebunan kelapa sawit secara lengkap, akurat, dan terintegrasi. Tim Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), IPB University bekerjasama dengan Direktorat Fasilitasi Riset, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan sedang melaksanakan penelitian terkait pengembangan teknologi informasi spasial untuk pemetaan perkebunan kelapa sawit rakyat.Kegiatan ini bukan hanya pelatihan melainkan dilakukan dalam hal kerjasama serta sekaligus akurasi pemetaan kebun sawit pertama kali dilaksanakan di Provinsi Jambi