Jakarta, Jambiekspose.net -- - Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah
yang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas
capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2012-2021.
Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan
diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I pada
Kamis 22 September 2022 di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan, Jakarta.
Penghargaan
WTP Tahun 2021 ini merupakan salah satu agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Rakernas
tersebut merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk menyatukan komitmen
dan membangun sinergi antar stakeholder, dalam rangka meningkatkan tata kelola,
akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara, baik di lingkungan
pemerintahan pusat maupun daerah.
Setelah
menerima penghargaan Wakil Gubernur
Jambi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berusaha untuk
mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.
“Terimakasih
kepada seluruh pihak, OPD pengelola keuangan khususnya yang telah berusaha
sekuat tenaga dikondisi yang sulit tetapi Alhamdulillah masih mempertahankan akuntabilitas
pengelolaan keuangan”, ujar Abdullah Sani.
“Mudah-mudahan
ini menjadi pemicu bagaimana kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kita kejar
daerah yang bisa 15 kali WTP bahkan terus baik akuntabilitas keuangan kita”,
pungkas Abdullah Sani.
Sebelumnya
Menteri Keuangan RI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para
Menteri, Pimpinan Lembaga Negara, dan Kepala Daerah yang telah menyampaikan
laporan keuangan dengan baik, sebagai bagian dari wujud akuntabilitas publik.
“Selamat
atas pencapaian yang telah diraih oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah
daerah baik provinsi kabupaten/kota yang laporan keuangannya memperoleh WTP 5
tahun, 10 tahun, dan 15 tahun berturut. Ini adalah pencapaian luar biasa dalam
membangun tata kelola laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan
bertanggung jawab,” ujar Sri Mulyani.
Lebih
lanjut, Menteri Keuangan mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun
2022 akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun tantangan dan
situasinya tetap tidak mudah. Menteri juga berharap seluruh kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus menjaga keuangan Negara.
“Semoga
kita terus menjaga keuangan Negara, APBN dan APBD secara bertanggung jawab agar
menjadi instrument untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat”,
pungkas Sri Mulyani.