Bungo,Jambiekspose.net -- – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengharapkan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi terus mengoptimalkan peran dalam upaya pencegahan Covid-19, terlebih dengan adanya varian Omicron. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se Provinsi Jambi Tahun 2022, yang berlangsung di Hotel Semagi Kabupaten Bungo, Selasa (08/03/2022).
Rapat Forkompimda se
Provinsi Jambi Tahun 2022 mengambil tema “Sinergitas dalam rangka Penanganan
Covid-19 Gelombang ke-3 dan Antisipasi Varian Omicron, serta Langkah-langkah
Strategis dalam rangka Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Keamanan di Provinsi
Jambi”.
“Saat ini Satgas
Penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi harus terus mengingatkan masyarakat untuk
selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, mengingat adanya
Covid-19 varian Omicron. Satgas Covid-19 juga terus berupaya dalam meningkatkan
capaian vaksinasi dosis lengkap di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi,
terutama vaksinasi anak dan lansia karena ini merupakan salah satu upaya dalam
pencegahan Covid-19 di Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.
Al Haris mengingatkan,
kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk lebih waspada terhadap Covid-19
varian Omicron, jangan sampai terjadi lonjakan kasus seperti kasus Covid-19
sebelumnya. Satgas Penanganan Covid-19 harus terus berperan aktif dalam
mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjalankann protokol kesehatan dengan
baik dan benar, serta masyarakat juga harus saling mengingatkan baik di
lingkungan keluarga dan sekitarnya, sebagai salah satu upaya bersama dalam
pencegahan Covid-19 di Provinsi Jambi.
“Penyelenggaraan rapat
ini bertujuan untuk membahas beberapa isu strategis dengan persoalan yang ada
di Provinsi Jambi, salah satunya adalah permasalahan Covid-19 dengan adanya
varian Omicron. Intinya kami dari Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkompimda
se Provinsi Jambi ingin lebih giat lagi kedepannya dalam melayani masyarakat
dan segera mengambil langkah untuk melakukan koordinasi terhadap setiap
permasalahan,” kata Al Haris.
Al Haris mengharapkan,
melalui pertemuan ini dapat menghasilkan kebijakan, strategi, dan rekomendasi
dalam upaya mengantisipasi lonjakan gelombang ketiga Covid-19 varian Omicron.
Lebih lanjut, Al Haris
mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkompimda Se Provinsi Jambi juga
terus berupaya dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi
Jambi, sehingga Provinsi Jambi terus kondusif. “Jika ada gangguan keamanan dan
permasalahan pada masyarakat, dengan segera mungkin kita upayakan
penyelesaiannya, agar permasalahan kecil tidak berkembang menjadi masalah
besar, dan potensi masalah tidak berkembang menjadi masalah yang lebih rumit
lagi, sehingga kami terus berupaya dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini
secara berkesinambungan,” ungkap Al Haris.
Al Haris juga
memaparkan, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, dilihat dari year-on-year tumbuh positif dan membaik
yaitu sebesar 5,91% dibandingkan triwulan III tahun 2020, angka persentase
penduduk miskin sebesar 7,67% atau 279,86 ribu jiwa. Gini ratio pada bulan
September 2021 sebesar 0,315 yang berarti ketimpangan pendapatan semakin
rendah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin membaik yaitu tahun 2021 berada
pada angka 71,63 masuk dalam kategori tinggi menurut standar United Nations Development Programme (UNDP).
Bupati Bungo,
H.Mashuri,S.P.,M.M., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi
Forkompinda, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kepentingan masyarakat Kabupaten
Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo akan terus berkomitmen menuntaskan pemberian vaksinasi
kepada masyarakat Bungo sebagai salah satu upaya dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi Mukti Said mengatakan, tujuan rapat koordinasi Forkompimda pada tahun 2022 yaitu memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur forkompimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah. Unsur Forkopimda Kabupaten/Kota dapat memfungsikan pusat pengendalian kritik di daerahnya supaya terbangun konektivitas antara pusat pengendali krisis Kabupaten/Kota dan Provinsi sehingga informasi di daerah dapat tersampaikan langsung dengan pusat krisis di Provinsi.