-->

BREAKING NEWS

Sekda Provinsi Jambi Secara Resmi Membuka Raker Peningkatan Pendapatan Daerah Dan Meresmikan Aplikasi SIDABAGJA

Sekda Provinsi Jambi Secara Resmi Membuka Raker Peningkatan Pendapatan Daerah Dan Meresmikan Aplikasi SIDABAGJA

 


Foto Inro,  Sekda Provinsi Jambi Berikan Kata Sambutan 

Jambi, Jambiekspose.net -- Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Keuangan Daerah menggelar kegiatan Rapat Kerja Peningkatan Pendapatan Daerah 2021.

Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman.SH.MH Rabu(22/12/2021) Shang Ratu Hotel Kota Jambi.

Turut mendampingi Kepala BPKPD Provinsi Jambi, Agus Pirngadi,S.Sos, Kabid Pajak dan Dana Perimbangan Bakeuda.

Dikatakan oleh Sudirman, Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan BPKPD menyambut menyambut baik  atas terselenggaranya kegiatan  Rapat Kerja Peningkatan Pendapatan Daerah Dan Meresmikan Aplikasi SIDABAGJA.

"Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kota beserta jajaran yang telah berkenan hadir pengingat kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan wujud komitmen kita bersama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah serta mencari terobosan dan upaya-upaya positif secara sinergis untuk terwujudnya pembangunan ini provinsi Jambi,"ucapnya.

"Kami(Penerintah Provinsi Jambi) pun sangatlah mengapresiasi kegiatan ini hingga nanti bisa model-model pendapatan peningkatan pendapatan daerah silakan nanti dirumuskan inovasi apa yang bisa kita lakukan,"jelasnya.

 Untuk itu, potensi PAD harus terus kita tingkatkan, mengingat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pendapatan yang bersumber dari Pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Tentu saja hal tersebut tidak mudah, banyak tantangan baik dari internal pemerintahan maupun eksternal, dalam hal ini masyarakat selaku Wajib Pajak. Namun dengan komitmen yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, kita optimis dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber PAD sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak Provinsi tidak hanya memberi manfaat positif bagi Provinsi Jambi, tetapi juga berimplikasi positif pada penerimaan Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil. Terkait hal tersebut, dalam kesempatan ini pula, saya sampaikan kepada seluruh peserta rapat koordinasi untuk dapat memformulasikan secara cermat Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tetap mempertimbangkan kecukupan fiskal, keadilan, dan potensi pajak setiap daerah.

Sebagai bagian dari sumber Penerimaan Daerah,  dimasa merebaknya pandemi ini pemungutan Pajak Daerah menghadapi banyak tantangan. Untuk itu diperlukan strategi yang fleksibel dalam menghadapi wajib pajak, baik dari sisi penerapan regulasi terkait pemungutan Pajak Daerah.  

Mengambil tema,  membangun Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah menuju JAMBI MANTAP.

Ditambahkan  oleh Agus Pirngadi, Adapun maksud dilaksanakannya  Rapat Kerja ini adalah untuk mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi  dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Selain itu Raker ini juga bertujuan antara lain :Pertama, Merumuskan dan menyepakati upaya bersama dalam  peningkatan Penerimaan Daerah, terutama dukungan nyata dari Kabupaten/Kota untuk Optimalisasi Pajak Daerah Provinsi Jambi guna Peningkatan Dana Bagi Hasil  Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota; Kedua, Penyampaian informasi Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota Tahun 2021; Ketiga, Peluncuran Aplikasi SIDABAGJA (Sistem Informasi Dana Bagi Hasil Jambi).

Pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan  Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

·       Tahun 2018  sebesar Rp.579.768.139.695,-

·       Tahun 2019 sebesar Rp.710.641.702.403,-

·       Tahun 2020 sebesar Rp.631.105.361.697,-

·       Tahun 2021 sebesar Rp.717.538.648.450,-(Inro).

Aplikasi SIDAB

Yang berbahagia sebelumnya Pada kesempatan ini Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini di walaupun masih dalam masa pandemi covid nanti kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk dapat bertemu dalam forum rapat koordinasi maupun diskusi nantinya terkait dengan an kerja peningkatan pendapatan daerah tahun 2200 untuk Provinsi Jambi selanjutnya shalawat beriring salam oleh kita kirimkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan keluarga Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Semoga kita semua kelahi diam akhir mendapat izinkan kami pada kesempatan ini untuk melaporkan terkait dengan kegiatan yang kita selenggarakan pada hari ini yang ke-1 bahwa kegiatan rapat kerja ini dalam rangka untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2021 Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan rapat pada hari ini adalah merunut dan mempedomani pertama undang-undang tahun 2009 yaitu nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang meliputi 5 pajak pemerintah Provinsi Jambi yang mau tidak mau harus dibagi hasilkan kepada kabupaten kota selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak di provinsi Jambi selanjutnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 yaitu tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang kelima Peraturan Gubernur nomor 23 tahun 2017 tentang tata cara pembagian hasil penerimaan pajak pemerintah Provinsi Jambi untuk kabupaten kota dalam wilayah provinsi Jambi dan yang terakhir Peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Gubernur nomor 23 tahun 2017 tentang tata cara pembagian hasil penerimaan pajak pemerintah Provinsi Jambi untuk kabupaten kota dalam provinsi Jambi pada hari ini adalah untuk sinergikan pelaksanaan pemungutan pajak Provinsi Jambi yang tadi sudah kami utarakan 5 pajak 4 merupakan pajak inisiatif yang melekat pada pemerintah Provinsi Jambi dan 1 pajak limpahan dari pemerintah pusat yang dianalogikan menjadi pajak daerah yaitu pajak rokok yang pertama yaitu untuk merumuskan dan menyepakati upaya bersama dalam peningkatan penerimaan daerah terutama dukungan nyata dari kabupaten kota untuk optimalisasi pajak daerah Provinsi Jambi guna peningkatan dana bagi hasil pajak Provinsi Jambi kepada kabupaten kota yang kedua dalam terkait dengan dana bagi hasil yang sudah ditunggu di tahun 2021 ini dan juga yang sudah dibagi hasilkan kepada pemerintah Kabupaten Kota dan terakhir mohon izin nanti kesediaan Pak Sekda bahwa di pelaksanaan rapat kerja pada hari ini kita akan meluncurkan satu aplikasi yang nantinya akan bermanfaat kepada kita semua khususnya kepada kabupaten kota dan kepada Provinsi Jambi untuk kabupaten kota dapat melihat informasi Berapa dana bagi hasil yang telah ditetapkan untuk dibagihasilkan kepada kabupaten kota sampai dengan proses Apakah dana tersebut sudah masuk ke kas daerah atau belum ini nanti bisa di lihat di dalam aplikasi yang akan kita luncurkan pada hari ini dan kepada kami pemerintah Provinsi Jambi nantinya akan kami kembangkan bahwa kami butuh informasi kita kan supaya potensi-potensi pajak Provinsi Jambi yang berada di wilayah kabupaten kota ini bisa tergali maksimal Pak karena kami punya kewenangan untuk memungut pajak tersebut tetapi dengan keterbatasan personil dan jangkauan yang ada di kami Bapak Ibu dari kabupaten kota memiliki wilayah yang memiliki perangkat kerja operasional yang ada di wilayah yang nantinya bisa memonitor dan memberikan umpan balik kepada kami potensi ini yang harus kita gali bersama jadi aplikasi ini Pak Sekda mohon izin kami laporkan sesungguhnya aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari proper dari Kabid pajak dan dana perimbangan tak ada satu Malin Mengikuti pendidikan pendidikan jabatan struktural ini yang diambil menjadi proyek perubahan dan kita kembangkan itu aplikasi ini ini kita coba dengan akronim Pak jadi nanti aplikasinya menjadi nama tidak bekerja mohon maaf mungkin ini lebih identikitu kami rumah Pak identik dengan bahasa pak-pak ya artinya menjadi bahagia kita berharap bapak ibu dengan mengakses aplikasi ini akan menimbulkan rasa senang karena dapat kucuran dana bagi hasil Jadi kami ganti Pak kami revisi menjadi tiga bagian menjadi bahagia itu artinya terapan pada pagi hari ini terdiri dari pertama yang kami undang adalah Sekda kabupaten kota yang hadir pada saat ini Terima kasih Pak Sekda Tebo Kerinci yang lain diwakili oleh asisten dan kepala selanjutnya kita juga mengundang asisten 3 dan biro hukum mungkin diwakili yang hadir pada saat ini berikutnya kepala bpkd bpkad DPRD atau sebutan lain yang di berikan pada wilayah kabupaten kota se Provinsi Jambi sekretaris pada kabinet di jajaran BPKP Provinsi Jambi dan mohon izin Bapak Sekda sekaligus Bapak Ibu sekalian mensosialisasikan bahwa kami Dika udah itu sudah mengganti baju Pak di akhir tahun ini menjadi bpkpd yaitu dengan masuknya aset menjadi bagian dari di KUD 3 namanya sama dengan kelinci jadi Vika di badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah asalnya di hidden Jadi kalau ke depan mungkin Bapak Ibu tolong ini di familiar kan bahwa sebutan di kami bukan Tika udah lagi tapi titik didih sementara kita masih menggantung untuk itu dibentuk melalui peraturan Gubernur Sampai dengan saat ini Peraturan Gubernur nya masih dibahas di Kementerian Dalam Negeri untuk BPD Tika udah ke depan kita akan menyesuaikan sebutan Dika udah itu dimaknai dengan titik api di selanjutnya kepala UPTD BPKB di kabupaten kota se Provinsi Jambi waktu dan tempat pelaksanaan hari ini 1 hari sesungguhnya izin kami informasikan kami tadinya akan memparalelkan Mbak untuk kegiatan rapat kerja optimalisasi pendapatan ini dengan kegiatan Samsat bahwa kami beranggapan kegiatan Samsat itu tidak akan bisa berhasil sempurna tanpa adanya bantuan dari kabupaten kota yang terkait langsung dengan penerimaan pajak daerah di wilayah Provinsi Jambi pada kabupaten kota hari ini beliau menghadiri acara di Merangin tinggal beliau meminta untuk yang rakor Samsat beliau berupaya untuk menghadiri Pak jadi kita bisa namun ke depan kita tetap akan bersinergi kan mungkin kalau dia kan Kita pisah tidak jauh harinya terpaut antara rapat pendapatan daerah dengan rapat Samsat bikin hari ini pendapatan daerah besok atau lusa nya Samsat supaya bisa nyambung dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil bersama Bapak Ibu yang kami hormati pak Sekda Pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan belanja dana transfer bagi hasil Provinsi Jambi yang sudah kami Salurkan kepada kabupaten kota dari tahun 2018 sampai dengan 2021 bikinin sebagai gambaran perkembangan tren berkorelasi atau berimbas dengan pengaruh kopi Pak karena kopi ini tidak bisa kita pungkiri ia berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah di provinsi maupun di kabupaten kota yang pertama kami ambil di tahun 2018 bahwa pajak provinsi yang sudah kita Salurkan kepada kabupaten kota secara totalitas itu sebesar 579 miliar 768 juta rp139.695 di tahun 2019 menaik melejit sebesar 710 miliar 640 rp1.702.403 namun di tahun 2020 karena pengaruh Fit ini turun drastis dari 710 miliar menjadi 631 1697 namun jika dibandingkan dengan 2018 masih ada kenaikan sebesar 100 40 miliaran dari 2018-2021 ini mulai merangkak naik dengan sinergitas yang kita lakukan menjadi 717 miliar 538 juta rp648.450 itu naik 7 miliar dari tahun 2019 yang tidak ada pengaruh ke depan memang ini kita harapkan Kenapa kami undang pak Sekda kabupaten kota dan juga kita Sinergi akan sinergikan dengan rakor Samsat kita berharap kenaikan Ini bisa memberikan kontribusi positif yang lebih signifikan yang sudah sangat sangat selektif Pak sangat selektif dan potongan-potongan di pemerintah pusat itu sangat banyak jadi kita mengupayakan untuk dilihat pajak provinsi ini kita dorong sebagai Primadona untuk provinsi maupun kabupaten kota walaupun sesungguhnya tidak bisa mengalahkan dari dana transfer pesan tapi setidaknya bisa memberikan supporting dari tadi kalau kita melihat proporsi dana bagi hasil yang provinsi Salurkan kepada kabupaten kota tempat kerja kami bandingkan dengan di kabupaten kota jadi ring-nya itu kisarannya 29% sampai dengan 90% artinya kita bandingkan dana bagi hasil yang tersalurkan kepada kabupaten kota dengan yang di Nah itu ada di kota Jambi karena pihak di kota Jambi tinggi bak 446 milyaran kita 150 sekian miliar dan komposisinya 29% jika kita bandingkan dengan kota Jambi namun pada kabupaten yang ph-nya rendah seperti Tanjung Jabung Timur mau ngapain 90% pak jadi 55 miliar itu ke Ade Tanjab Timur 50 miliar nya dari kitab ya Jadi kalau dibandingkan antara penggalian yang dilakukan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibandingkan dengan yang kita Salurkan itu hanya selisih 5 miliar amya 5 milarian Kenapa ini kami ungkap di sini pak kita berharap bahwa untuk menggali potensi sesuai dengan undang-undang 28 tahun 2009 di daerah dengan undang-undang omnibus law kita sangat sangat peluangnya kecil dana investasi investasi kamu sudah diarahkan kepada Bagaimana pihak investor mendapat kemudahan termasuk mendapat pengurangan dari pada kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka bisa untuk membayar yang bisa kita lakukan yang jadi upaya inilah yang nanti akan kita coba kerjasamakan melalui 4 pajak plus dengan 1 pajak rokok yang kita given itu bagaimana nanti sinerginya supaya kami bisa menggali lebih banyak dan bisa memberikan kontribusi kepada kabupaten kota lebih besar dalam hal ini sebagai penunjang untuk penambahan daripada penerimaan selain dana transfer pesan selanjutnya dalam kesempatan ini juga Pak Sekda mohon izin bahwa terkait dengan pendapatan daerah provinsi dengan kabupaten kota selain lima pajak yang menjadi kewenangan provinsi juga sesungguhnya ada satu penerimaan lain-lain yaitu yang bersumber dari deviden Mbak jadi berdasarkan pokok-pokok jika nomor satu kita untuk bank Jambi ini harus didorong untuk ke modal utama dari bank Jambi di sampingnya 2024 itu 3 triliun Mbak walaupun sesungguhnya provinsi sendiri sekarang ini kita lagi berjuang keras supaya kita bisa segera di tetapkan Jadi kalau untuk Provinsi Jambi di kuning punya sangat sangat panjang Pak sampai dengan terakhir DPR meminta legal drafting ke Kejati dan legal drafting itu sudah diberikan konsultasi ke sepertinya sudah tidak ada permasalahan lagi karena ada perbedaan persepsi sesungguhnya terkait dengan status Bank Jambi tapi sudah diluluskan Oleh Direktur BUMD dan belut bahwa bank Jambi ini BUMD Pak bukannya PT murni tapi bila MD terkait dengan 51% yang menjadi prasyarat dia menjadi itu adalah ruang pemilikan saham yang tetap harus dipelihara sampai dengan kapan Nanti pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk bisa memenuhi 51% tapi 51% ini diharapkan tidak dijual tidak ditelepon kepada pihak lain karena pada saat ini kami informasikan dari Bank Jabar ya Pak menggambar sudah siap untuk beli saham bank Jambi sebesar 250 miliar tidak menjadi pengendali kami berharap pada kesempatan ini mungkin izin Pak Sekda sekaligus mensosialisasikan karena Perda tentang penyertaan modal ini inisiatifnya dari Dika Udah Pak kita mungkin sama-sama nanti ke depan ya utamanya kalau memang dari tadi kita tidak bisa untuk men-support penyertaan modal kepada bank Jambi tapi melalui peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pajak provinsi ini setidaknya Pak bisa dicadangkan untuk di anggarkan menjadi penyertaan modal obatin kota kepada bank Jambi karena kalau 3 triliun ini tidak tercapai resikonya yang pertama bank Jambi bisa saja akan dimerger dengan bank daerah lainnya Pak atau mungkin turun statusnya menjadi DPR ya Pak kalau dia turun status menjadi DPR maka kita tidak bisa lagi menempatkan maupun bpkpd selanjutnya melalui kesempatan ini kami mohon berkenan kepada bapak Sekda untuk dapat membuka secara resmi rapat kerja peningkatan pendapatan daerah Tahun 2002 1 ini sekali