-->

BREAKING NEWS

Sekda Provinsi Jambi Hadiri Sosialisasi Persiapan Penilaian Paritrana Award Se-Provinsi Jambi Tahun 2021

Sekda Provinsi Jambi Hadiri Sosialisasi Persiapan Penilaian Paritrana Award Se-Provinsi Jambi Tahun 2021

Jambi,  - Sekda Provinsi Jambi, Sudirman S.H., M.H menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Persiapan Penilaian Paritrana Award Se-Provinsi Jambi Tahun 2021, Senin (15/11), bertempat di Ruang Rapat Sekda Provinsi Jambi.


Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Kepala Kantor BPJS Cabang Jambi, dan pihak terkait lainnya.


Dalam kesempatan ini, Sekda Provinsi Jambi mengatakan jaminan sosial merupakan salah satu aspek penting peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Jaminan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan, oleh karena itu dalam hal ini negara telah menyusun landasan kebijakan dengan pembentukan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.


"Pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, salah satunya dengan terbitnya PP No. 82 Tahun 2019 pengganti PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang mengalami kenaikan manfaat," ungkapnya.


Ia juga mengatakan Pemerintah Pusat juga mengajak seluruh Pemerintah Daerah untuk turut serta bersama-sama meningkatkan kesejahteraan Non Aparatur Sipil Negara, salah satunya dengan adanya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2./5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah bahwa tenaga kerja dengan status Non Aparatur Sipil Negara wajib untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.


"Pemerintah Provinsi Jambi telah mendorong dalam pelaksanaan program ini, berkaitan dengan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Panitrana Award, ini merupakan program yang di inisiasi oleh Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenakertrans, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah serta pelaku usaha yang telah mendukung penuh implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.


Dalam kesempatan ini, beliau mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota, seluruh OPD dan pihak swasta untuk mendukung terlaksananya program ini.


"Ini merupakan salah satu wujud keadilan Negara, selain itu kami juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk mengotimalkan cakupan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, melalui produk-produk hukum untuk memberikan perluasan keikutsertaan di wilayah masing-masing, tentunya ini sejalan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021," tutupnya.(Dandy/Foto: Patra)

[15/11 20:23] Reni Diskominfo: Al HAris Pimpin Rapat Terkait Solusi Angkutan Batu Bara


Jambi- (Dinas Kominfo Provinsi Jambi)- Gubernur Jambi Dr.Al Haris,S.Sos ,M.H memimpin rapat koordinasi solusi permasalahan mobilitas batu bara di Provinsi Jambi. Senin (15/11), bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Walikota yang daerahnya menjadi lintasan angkutan batu bara, pengusaha batu bara, investor yang akan membangun jalan,mahasiswa, perwakilan supir angkutan batu bara, dan Dinas/ Instansi terkait. 


Dijelaskan Gubernur Jambi Al Haris bahwa terkait hasil rapat tersebut disepakati poin penting yang antara lain adalah perihal jalur angkutan batu bara ke depannya. Al Haris menjelaskan nantinya jalur angkutan batu bara akan menggunakan jalur lintas selatan yang melewati jalur Bajubang-Tempino. "Jalur yang tadinya padat di ruas Mendalo-Muara Bulian dan juga yang selama ini sudah banyak korban di situ. Kita alihkan dan disepakati oleh Kapolda ke Tempino dan Bajubang. Dan nantinya jalur itu berada di Lingkar Selatan. Kemudian selanjutnya dalam rapat itu disepakati perihal tonase kendaraan yang juga disepakati oleh para sopir angkutan batu bara yang turut hadir pada rapat itu. ," ungkap Al Haris 


Dijelaskan Gubernur bahwa Ia juga meminta untuk para pemilik izin usaha tambang batu bara untuk diundang dalam rapat selanjutnya, dalam membahas tarif angkutan. Agar ke depannya dengan tonase kecil, para sopir angkutan batu bara dapat meraup penghasilan yang cukup.


"Kemudian juga kami akan mengundang segera, pemilik izin usaha produksi batu bara tersebut. Dan dengan mereka kita akan membahas Perihal harga angkutan berapa harga yang pantas. Sehingga para sopir yang membawa muatan sedikit tapi mereka tidak merasa rugi," jelas Al Haris.


Al Haris menjelaskan bahwa, pihaknya akan mendorong para pengusaha yang sudah sepakat untuk membangun jalan khusus angkutan batu bara untuk segera membantu pembangunan jalan tersebut. "Kita dorong apabila ada yang mendorong untuk pembangunan jalan Khusus ini, maka permasalahan angkutan batu bara dipastikan sudah selesai," ucapnya.


Untuk pembangunan jalan khusus batu bara, Al Haris mengatakan sudah berjalan dan berada di tahap pembebasan lahan masyarakat. "Saat ini kami sedang menjalani kesepakatan Perihal gantirugi kepada masyarakat. ada yang sudah dan ada yang belum,”ucapnya. ( Inro ).