-->

BREAKING NEWS

Inikah Misi Jambi Mantap Terungkap isinya Di Musrembang RPJMD Jangka Menengah 2021-2026

Inikah Misi Jambi Mantap Terungkap isinya Di Musrembang RPJMD Jangka Menengah 2021-2026

 


Jambi,Jambiekspose.net -- Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah (Musrembang) RPJMD Jangka Menengah 2021-2026.

Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi, Drs.H.abdullah Sani Kamis(09/09/2021) di Swiss Bell Kota Jambi. 

Turut mendampingi Sekda Provinsi, H. Sudirman.SH.MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Kajati Jambi, Wakapolda Jambi, Danrem GAPU 042 serta Bupati dan Wakil Bupati.

Dikatakan oleh Abdullah Sani,  terdapat tiga misi yang akan dilaksanakan, yaitu (1) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan; (2) Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah; serta (3) Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

"Dalam misi kampanye pemilihan Gubernur Jambi yang lalu,  setelah penuh pertimbangan akhirnya ruang misi dijadikan mendalam. Dapat kami jelaskan bahwa tiga misi ini sesuai dengan misi yang disampaikan pada saat kampanye dan tidak menghilangkan esensi seluruh misi yang telah disampaikan,"jelasnya.


 "Tiga misi ini telah pula disepakati melalui kesepakatan bersama Rancangan   Awal          RPJMD   antara   Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Jambi. Hal ini juga masih sesuai dengan pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,"ucapnya. 

Hal ini sesuai dengan tema yang diambil Mengacu pada isu strategis dan Visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT”. 

Misi pertama bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, dengan dua sasaran, yaitu (1) terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta (2) terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

7.     Misi kedua bertujuan untuk memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan atau ekonomi hijau, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tujuh sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan tersebut, yang pertama adalah memantapkan pengelolaan komoditas uggulan non pertambangan. Sasaran kedua, meningkatnya industri pengolahan; ketiga, meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata; keempat, memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar; kelima, meningkatnya kualitas lingkungan; keenam, menurunnya tingkat pengangguran dan sasaran ke-7 adalah meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.

Selanjutnya, tujuan misi ketiga adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, dengan lima sasaran yang ingin dicapai. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; sasaran kedua, meningkatnya akses pendidikan; sasaran berikutnya atau ketiga adalah meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya; sasaran keempat, meningkatnya toleransi intra dan antar agama; dan terakhir, sasaran kelima adalah meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

 


9.     Terdapat beberapa program prioritas yang merupakan program jangka pendek maupun jangka menengah. Program jangka pendek harus dilaksanakan segera karena merupakan upaya penanganan dampak pandemi Covid-

19 yang belum juga usai hingga saat ini. Selain membutuhkan disiplin seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan benar, tentu diperlukan dorongan pemerintah daerah guna mempercepat penanganannya. “Salus Populi Suprema Lex Esto” atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Untuk itu, kelembagaan Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi Covid-19 akan dimantapkan agar dapat optimal dalam menjalan tugas yang diembannya. Keluarga miskin dan keluarga terdampak akan diberikan hak yang sama untuk mendapatkan vaksinasi dan lain-lain termasuk jaring pengaman sosial. Sektor non formal yang terdampak Covid-19 juga akan dibangkitkan kembali melalui bantuan modal usaha agar mereka tidak terus menerus terpuruk dan masuk dalam jurang kemiskinan. Guna memperluas akses penanggulangan Covid-19, peran puskesmas juga akan dioptimalkan, selain rencana untuk membangun Rumah Sakit Khusus wabah, dimana kedepan bila Covid-19 sudah dapat teratasi, rumah sakit ini tetap bisa beroperasional sebagai bentuk antisipasi wabah-wabah lain yang kita tidak tahu kapan datangnya. 

10. Program prioritas selanjutnya adalah pemulihan dan peningkatan perekonomian daerah yang salah satunya akan didorong melalui program unggulan yang diberi tagline “DUMISAKE”.

Program unggulan ini terdiri dari lima pilar, yaitu Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis dan Jambi Responsif. 

11. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena kegiatankegiatan yang menjadi menu “DUMISAKE” ini mencakup beberapa kewenangan tersebut, maka dalam pelaksanaannya nanti dilakukan dengan dua mekanisme. Pertama, akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk kegiatankegiatan yang menjadi kewenangan provinsi; dan sebagian lainnya yang bukan kewenangan akan dilakukan melalui mekanisme bantuan keuangan. 

12. Pilar Jambi cerdas dan pintar antara lain memuat akses internet bagi seluruh desa/ kelurahan guna menunjang e-learning dan ebisnis, bantuan pendidikan dan beasiswa bagi keluarga miskin, dosen, PNS dan atlet berprestasi.

13. Menu kedua adalah Jambi sehat, antara lain berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin dan dukungan kegiatan posyandu. Menu ketiga adalah Jambi Tangguh, antara lain berupa bedah rumah; sarana prasarana air minum perdesaan; bantuan modal kerja bagi UMKM/ Industri Rumah Tangga; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan bagi keluarga miskin; bantuan bibit; bantuan operasional lembaga adat; dan fasilitasi desa tangguh bencana.

14. Menu ke-empat adalah Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara’; guru mengaji dan Madrasah Diniyah Takmiliyah serta Pondok Pesantren; Fasilitasi kredit usaha bebas riba untuk umat kerjasama Bumdes; bantuan biaya umroh gratis bagi guru mengaji, hafidz qur’an dan pegawai syara’ berprestasi yang belum pernah umroh; honorarium da’i kecamatan;  dan fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan pesantren.

15. Menu terakhir DUMISAKE adalah Jambi Responsif, berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; dan aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana.

16. Selanjutnya prioritas ketiga, untuk jangka menengah dan panjang, akan dikembangkan sebuah kawasan ekonomi baru “SENTUSA” atau Sengeti – Tungkal – Sabak. Dalam jangka pendek akan dimulai dengan perencanaan yang dilanjutkan dengan memulai tahapantahapan perwujudannya.


Prioritas keempat adalah percepatan pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas dan logistik daerah. Infrastruktur transportasi yang menjadi kewenangan provinsi akan ditangani secara bertahap, sedangkan infrastruktur yang bukan kewenangan akan didorong untuk difasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunannya. Mekanisme ini juga akan dilaksanakan pada prioritas kelima, yaitu meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan. 


Prioritas ke-6 adalah pembangunan infrastruktur listrik melalui penggunaan energi terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap bauran energi daerah dan tentu saja ramah lingkungan.

Potensi energi terbarukan yang kita miliki seperti air, geothermal, biomasa, dan surya atau matahari akan didorong menjadi pembangkitpembangkit listrik yang handal guna memenuhi kebutuhan energi daerah.


Prioritas ke-7 adalah pemantapan kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama dan sosial budaya. Prioritas ini ditetapkan dengan  pertimbangan bahwa kita tidak cukup dengan hanya membangun perangkat keras seperti infrastruktur, tapi juga harus diiringi dengan pemantapan “perangkat lunak” seperti kelembagaan, termasuk SDM yang berperan di dalamnya. Salah satu yang akan dibangun adalah Islamic Center, sebagai wadah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk beribadah, belajar, berdagang serta bermusyawarah sehingga terbentuk masyakat yang religius sekaligus memiliki toleransi tinggi antar dan intra agama.

 Selanjutnya, tentu saja hak anak cucu kita untuk menikmati lingkungan hidup sebagaimana kita saat ini tidak akan dilupakan. Untuk itu, prioritas ke-8 adalah peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi perubahan iklim. Prioritas ini akan dilaksanakan antara lain melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat masyarakat bersosialisasi, optimalisasi penggunaan energi terbarukan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan lahan berkelanjutan,  dan lain sebagainya.

Guna meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi, prioritas ke-9 adalah peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan. Program prioritas yang akan dilaksanakan antara lain adalah pengembangan Food Estate yang bertujuan untuk memandirikan petani secara makro dan kampung pangan terpadu di tingkat tapak. Dalam hal ini, tentu saja peran penyuluh lapangan akan lebih ditingkatkan. 

 


22. Prioritas ke-10 adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi antara lain akan dilakukan melalui peningkatan kinerja birokrasi dengan memperbaiki prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah.

23. Selanjutnya, prioritas ke-11 adalah peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum. Prioritas ini adalah salah satu pengejawantahan dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang menunjuk pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa tak ada satupun warganya yang tertinggal, terlupakan dan terpinggirkan dari haknya. Melalui prioritas ini, kita akan meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan disabilitas, korban kekerasan, tuna sosial, korban napza dan lanjut usia. Kesejahteraan para manula atau lansia juga menjadi bagian penting, sebagai bentuk komitmen terhadap penduduk Lansia ini maka akan dibangun Kampung modern Lansia, dimana fasilitasfasilitas yang disediakan akan memenuhi kebutuhan medis, makanan tambahan, perhatian psikologis dan pendampingan agamis termasuk kebutuhan untuk bersosialisasi bersama. Selanjutnya, Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah juga akan dilakukan secara tegas, profesional dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS.

 Masih dengan semangat SDGs,  Prioritas ke-12 adalah peningkatan kesetaraan gender. Perempuan sebagai bagian masyarakat mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Untuk itu program-program pemberdayaan, perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan akan ditingkatkan pada periode RPJMD ini. (Inro)