-->

BREAKING NEWS

Vaksin Covid-19 Gratis Tegas Presiden

Vaksin Covid-19 Gratis Tegas Presiden
Seskab Pramono Anung saat memberikan keterangan pers, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/07/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas) Jakarta,Jambiekspose.net - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembatalkan vaksin Covid-19 berbayar melalui Kimia Farma, kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/07/2021). “Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono. Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. “Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya. Baca Juga: Walau Pandemi, UPT KIR Bandarlampung Optimis Capai PAD Rp1,5 M Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. “Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Seskab juga menyampaikan arahan tegas Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di Kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. Baca Juga: Masa PPKM Darurat, KNPI Bandarlampung Adakan Gerakan Berbagi “Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya. Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden. “Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.