-->

BREAKING NEWS

Presentasi Kepala BAPPENAS

Presentasi Kepala BAPPENAS
Foto Tim Komunikasi Kementerian PPN dan BAPPENAS Head of Bappenas: Economic Recovery and Structural Reform Become the Theme of the Government's Work Plan for 2022 In achieving Indonesia's Vision 2045, Indonesia's biggest challenge is avoid being trapped as a middle-income country. Thus, Indonesia must carry out an economic transformation in the 2020-2024 period to provide a solid foundation towards advanced Indonesia in realizing Indonesia's Vision 2045. This is also the mandate of the President during the Presidential Inauguration speech, on 20 October 2019. "2022 is expected to be the first year that is free from the pressure of the Covid-19 pandemic and is a key year for consolidating economic recovery, "said the Minister while giving directions at the 2022 RKP Kick Off Meeting which was held virtually, on Friday, 19 February. 2021. The Covid-19 pandemic is not only experienced by Indonesia, but also by many other countries. This is an important momentum to evaluate the performance of the National Health System which still shows vulnerabilities, including: prevention is still not optimal; health facilities, pharmaceuticals and medical equipment are not ready; the capacity of health workers is still limited; and the utilization of health financing has not been efficient. “Therefore, in 2022 Indonesia needs to continue and strengthen the implementation of Health System Reform, which includes: Increasing health security and resilience; Ensure access to the supply side of quality health services throughout Indonesia; Increase community participation and strengthen promotive and preventive efforts, "continued the Minister. Through the Health System Reform above, it is hoped that: (1) Reducing new TB cases to 231 per 100,000 population; (2) the elimination of malaria to be in 365 districts / cities; (3) Increase Basic Complete Immunization to 71 percent; (4) Increase National Referral Hospitals to 30 Hospitals; (5) Realizing a Surveillance System: integrated, real-time, lab-based; (6) Increase Puskesmas to have 9 types of health workers to 59 percent; (7) Realizing Puskesmas without doctors to 0 percent; (8) Increase district / municipal RSUD which has 4 basic specialist doctors & 3 other specialist doctors to 80 percent; (9) Increase the accredited First Level Health Facility (FKTP) to 80 percent; (10) Increase Accredited Hospitals to 90 percent; (11) Increase education assistance for specialist doctors to 3500 people. "By paying attention to the conditions above, related to the results of the evaluation of the implementation of the 2020 RKP, the conditions of the Covid-19 pandemic, the strategy to get out of the middle-income country trap, and consistency with the direction of the 2020-2024 RPJMN, the 2022 RKP carries the theme Economic Recovery and Reform Structural, "said the Minister. Structural reform is a support for the creation of economic recovery. Structural reforms include: reform of the national health system, reform of the social protection system, and reform of education and skills. Apart from support for structural reforms, economic recovery was also carried out through increased purchasing power and increased productivity. "Increasing purchasing power is carried out through efforts to resolve the health crisis (continuing the handling of Covid-19 cases and handling TB cases); providing assistance for the recovery of the business world; maintaining household purchasing power; as well as labor-intensive investment. Meanwhile, increasing productivity can be done through increasing added value; strengthening food security; low carbon development; and increasing equity in infrastructure and quality of digital services. These various efforts are carried out in an integrated manner to create an inclusive economic transformation, "the Minister concluded. Terjemahan Bahasa Indonesia. Kepala Bappenas: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Menjadi Tema RKP Tahun 2022* Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2045, tantangan terbesar Indonesia adalah menghindari jebakan masuk sebagai negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Dengan demikian, Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi pada periode 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Hal ini juga merupakan amanah Bapak Presiden pada Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019. “Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” ujar Menteri saat memberikan arahan pada acara Kick Off Meeting RKP 2022 yang dilakukan secara virtual, pada hari Jum’at 19 Februari 2021. Pandemi Covid-19 yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara lain menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Sistem Kesehatan Nasional yang masih menunjukkan kerentanan, antara lain: pencegahan masih belum optimal; fasilitas kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan belum siap; kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas; dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien. “Oleh karena itu, pada tahun 2022 Indonesia perlu terus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan Reformasi Sistem Kesehatan, yang mencakup antara lain: Meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience); Menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia;Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif,” lanjut Menteri. Melalui Reformasi Sistem Kesehatan di atas, diharapkan dapat: (1) Menurunkan kasus baru Tuberkulosis menjadi 231 per 100.000 penduduk; (2) Eliminasi Malaria menjadi di 365 Kabupaten/Kota; (3) Meningkatkan Imunisasi Dasar Lengkap menjadi 71 persen; (4) Meningkatkan RS Rujukan Nasional menjadi 30 RS; (5) Mewujudkan Sistem Surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab; (6) Meningkatkan Puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan menjadi 59 persen; (7) Mewujudkan Puskesmas tanpa dokter menjadi 0 persen; (8) Meningkatkan RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya menjadi 80 persen; (9) Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi menjadi 80 persen; (10) Meningkatkan Rumah Sakit Terakreditasi menjadi 90 persen; (11) Meningkatkan bantuan pendidikan dokter spesialis sebanyak 3500 orang. “Dengan memperhatikan beberapa kondisi di atas, terkait hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, serta konsistensi dengan arahan RPJMN 2020-2024, maka RKP Tahun 2022 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,” ujar Menteri. Reformasi struktural merupakan pendukung untuk terciptanya pemulihan ekonomi. Reformasi struktural antara lain meliputi: reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Selain dukungan dari reformasi struktural, pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan daya beli dan peningkatan produktivitas. “Peningkatan daya beli dilaksanakan melalui upaya penuntasan krisis kesehatan (melanjutkan penanganan kasus Covid-19 dan penanganan kasus TB); pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha; menjaga daya beli rumah tangga; serta investasi padat karya. Sementara itu, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah; penguatan ketahanan pangan; pembangunan rendah karbon; dan peningkatan pemerataan infrastruktur serta kualitas layanan digital. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif,” tutup Menteri. Jum’at, 19 Februari 2021 *Tim Komunikasi Publik* Kementerian PPN/Bappenas Https://linktr.ee/suharsomonoarfa Follow: Instagram Menteri PPN: @suharsomonoarfa Twitter Menteri PPN: @Suharso_M Fanpage Menteri PPN: Suharso Monoarfa