-->

BREAKING NEWS

Ka BPOM Provinsì Jambi Secara Resmi Membuka FGD Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dan Pelaksanaan DAK NON Fisik.

Ka BPOM Provinsì Jambi Secara Resmi Membuka FGD Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dan Pelaksanaan DAK NON Fisik.
Foto Panitia Penyelenggara FGD BPOM, Ka BPOM Provinsì Jambi Berikan Keterangan Pers. Jambi, Jambiekspose.net-- Badan pengawasan obat dan makanan provinsi jambi menggelar kegiatan focus group discussion(FGD) tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaksanaan DAK Non fisik. Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Kepala BPOM Provinsì Jambi, Ahmad Rafqi.S.Si.Apt.MKM Selasa(29/12/2020) di Hotel Swisbel Kota Jambi. Turut mendampingi Kepala Loka POM Sungai Penuh,Dra Tessi Mulyani.Apt, Kadinkes Kabupaten Bungo, dr.HSafarudin.MPH, kadinkes Merangin, Abdaie,SKM.MKM, Kadinkes Batanghari,dr.Hj. Elfi Yennie.MARS. Dikatakan oleh Ahmad Rafli, FGD Sinkronisasi Pelaksanaan DAK Nonfisik ini merupakan satu langkah penting untuk mengongkritkan tujuan pengawasan obat dan makanan dalam melindungi masyarakat. Untuk itu pelaksanaannya harus dikawal ketat oleh pemerintah pusat dan daerah. "Karena di Tahun 2020 Badan POM untuk pertama kalinya memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Alokasi DAK sebesar Rp58.2 miliar ditransfer ke 319 Kota/Kabupaten untuk mengoptimalkan pengawasan di daerah,"jelasnya. Disini adanya komitmen komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan DAK Nonfisik ini untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Kebijakan DAK ini merupakan bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan Badan POM sebagai koordinatornya. “BPOM Provinsi Jambi dalam menggelar FGD ini untuk mengajak para dinas kesehatan di kabupaten kota se-provinsi jambi bisa bersinergi dalam pemanfaatan akan dana alokasi khusus tersebut,"jelasnya. BPOM Provinsì Jambi dari hasil penilaian hanya 20 persen atas beberapa rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh kabupaten dan kota se-provinsi jambi. Untuk itulah BPOM Jambi bisa memberikan masukan dan dukungan pada pemerintah daerah, termasuk pendampingan pelaku UMKM, serta edukasi masyarakat sangat diperlukan. Ditambahkan oleh supriyadi, kegiatan FGD ini bertujuan untuk evaluasi tindak lanjut pengawasan dan pelaksanaan DAK NON Fisik. "Untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan bersama lintas sektor supaya berjalan secara efektif dan lebih sinergis,"ucapnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1(satu) hari yang diikuti peserta ada sebanyak 30 orang yang terdiri dari kepala dinas kabupaten kota se-provinsi jambi.(Inro).