-->

BREAKING NEWS

BKKBN Pusat Gelar Webinar

BKKBN Pusat Gelar Webinar

 

Foto Redaksi Sindikatpos, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp.OG (K) Berikan Kata Sambutan.

Jakarta, Jambiekspose.net - - Kependudukan merupakan unsur penting dalam pembangunan dan sekaligus penyumbang problematika yang terjadi di lingkungan kehidupan. Karena itu, jumlah penduduk harus diatur sedemikian rupa agar tetap seimbang.


"Jumlah penduduk harus seimbang (dalam demografi dikenal dengan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dari banyak hal. Seimbang dengan alam hingga dengan sumber daya manusia (SDM). Mengapa harus seimbang ?. Karena PTS akan ikut mempengaruhi ketahanan nasional. Bila tidak bisa memunculkan kerawanan lokal dan kerusuhan," hal itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp.OG (K) dalam Webinar series "The Demographic, Defense, and Security Policy Naxus" Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Pembangunan Kependudukan Berwawasan Nasional, Senin (14/09/2020), di Jakarta.


Menurut Hasto Wardoyo, penduduk bisa diarahkan untuk berkembang ke arah mana saja. Misal, dalam hal ideologi atau paham tertentu.


"Maka, ke depan Ini kewaspadaan dini adalah penting," tandas Hasto.


Untuk itu, Hasto menilai pentingnya membangun kerjasama antar elemen yang ada dalam mencari sinergi kebijakan kependudukan dan pertahanan keamanan.


"Bagaimana kita mencari simpul sinergi kebijakan kependudukan dengan ketahanan nasional," ujar Hasto.


Dalam kesempatan itu Hasto menyinggung tentang keinginannya menyinergikan antara kependudukan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).


"Sishankamrata ini bisa kita hidupkan kembali," tuturnya.


Terkait dengan keinginan tersebut, Hasto mengatakan bahwa saat ini BKKBN memiliki setidaknya 1,2 juta kader KB atau sub PPKBD (Pembina Pembantu Keluarga Berencana Desa) di tingkat lapangan.


Mereka ini, kata Hasto, adalah komponen dasar yang terlatih, karena memiliki kemampuan untuk merubah perilaku masyarakat.


Bila keberadaan mereka disinergikan dengan unsur Linmas dan Hansip yang menjadi perangkat pemerintah daerah dan juga merupakan komponen rakyat terlatih, Hasto yakin program yang digadang BKKBN akan memiliki kekuatan baru.


"Mereka ini akan menjadi kekuatan luar biasa dalam membangun simpul sinergi kependudukan dan ketahanan nasional," ujar Hasto saat membuka acara webinar dengan membawa tema "Simpul Sinergi Kebijakan Kependudukan, Pertahanan dan Keamanan".


Hasto mengatakan bahwa BKKBN memiliki Mobil Unit Penerangan (Mupen) dan Mobil Unit Pelayanan (Muyan). Bila fasilitas ini digerakkan di seluruh Indonesia, maka akan menjadi komponen pendukung yang luar biasa.


Sementara itu, Dirtekindhan, Ditjen Pothan, Kementerian Pertahanan, Laksamana Madya TNI Sri Yanto, dalam paparannya yang diwakili Kolonel Ahmad Imron mengatakan, bahwa Sishankamrata diselenggarakan secara terpadu, terarah dan berlanjut.


Keterpaduan ini menjadi unsur pengunci bagi pihak-pihak yang bersinergi. Dalam hal ini adalah BKKBN bersama jajaran di lingkungan pertahanan-keamanan dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Pembangunan Berwawasan Kependudukan.


Pada kesempatan itu, paparan yang dibawakan berjudul "Kebijakan Penyiapan SDM Nasional bagi Industri Pertahanan Masa Depan".


Adapun pemapar lainnya adalah Brigjen TNI (purn) Makmur Supriyanto selaku dosen FHM Universitas Pertahanan. Berbicara dengan membawakan tema "Dampak Kebijakan Teknologi Militer terhadap Pemerataan Pembangunan dan Persebaran Penduduk." Makmur menegaskan bahwa SDM merupakan komponen penting dalam bela negara.


Karena itu, Makmur melihat pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan sangatlah penting. Penting pula untuk mulai mempertimbangkan persebaran penduduk di wilayah perbatasan. Termasuk pembangunannya.


Makmur menginformasikan bahwa saat ini sebagian wilayah perbatasan sudah memiliki jalan-jalan utama dari aspal hotmix, meski terbilang cukup sulit untuk membangunnya.


"Saat ini ujung barat pulau Kalimantan sampai Entikong, jalannya sudah bagus. Mirip jalan tol," jelasnya.


Kehadiran TNI di wilayah perbatasan, terisolir, terdepan, terjauh, menurut Makmur, telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan infrastuktur, sosial, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di sana.


"Keterlibatan TNI dalam wilayah perbatasan sangat diperlukan. Selain (meminimalisasi) ancaman pihak musuh, kehadiran TNI berdampak bagi pengembangan ekonomi masyarakat," ujarnya.


Keberadaan TNI di wilayah perbatasan, menurut Makmur, dapat dimanfaatkan BKKBN untuk memperluas program sosialisasi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana).


"Bintara TNI bisa dilatih khusus tentang Program Bangga Kencana, sehingga bisa diikutsertakan dalam pengembangan program KB," ujar Makmur.


Agar program Bangga Kencana mendulang hasil di wilayah perbatasan, Makmur memgingatkan perlu ada sinergitas juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah dan swasta melalui program "Corporate Social Responsibility" (CSR).


"Termasuk BKKBN ikut serta dalam Satuan Tugas Perbatasan. Ini merupakan kesempatan BKKBN melakukan kerjasama dengan mereka," ujar Makmur.


Makmur mengatakan bila pembangunan di wilayah perbatas berjalan dengan baik, maka persebaran penduduk ke wilayah-wilayah itu akan dengan mudah dilakukan.


"Mungkin perlu dipertimbangkan adanya transmigrasi purnawirawan atau ASN. Sehingga persebaran penduduk ke wilayah itu akan berjalan luar biasa," saran Makmur.


Dengan tersebarnya penduduk ke wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia, diyakini Makmur akan meningkatkan dan memperkuat ketahanan nasional.


Sementara Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispen AU), Marsekal Madya TNI Fajar Adriyanto, M.Si lebih fokus memaparkan teknologi informasi dan generasi milenial.


Dia mengatakan bahwa saat ini informasi resmi kalah cepat dengan informasi tak resmi untuk sampai ke masyarakat. Ditandai pula dengan berita-berita hoax yang mendominasi smartphone masyarakat.


"Itulah kondisi saat ini. Berita hoax mendominasi. Gosip lebih disukai dari berita pembangunan. Berita positip jarang dibaca," ujar Fajar seraya menegaskan bahwa teknologi informasi sudah mereduksi batasan ruang dan waktu dari sebuah komunikasi.


Manusia memang butuh komunikasi. Data menunjukkan 3/4 waktu digunakan manusia untuk komunikasi. Sebesar 85 persen sukses hidup berkaitan dengan komunikasi.


Saat ini sumber kekuatan baru bukan lagi uang di tangan segelintir orang kaya. Tapi informasi di tangan semua orang.


"Bagaimana kaum milenial mampu mewujudkan bela negara melalui teknologi komunikasi," tanya Fajar.


Kuncinya adalah mendekatkan diri ke media sosial (bagi instansi/institusi penyelenggara), dengan sasaran pada generasi Milenial, warga net, dan penggiat media baik online maupun konvensional.


Media sosial menjadi salah satu kunci karena kemampuannya berhasil menurunkan minat baca buku masyarakat. Dan memudahkan khalayak untuk mencari berita apapun.


"Yang perlu diwaspadai, apa yang kita lakukan di dunia medsos akan terekam dalam jejak digital," terang Fajar dalam paparan bertema "Kemajuan Teknologi Informasi dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan untuk Menarik Potensi Generasi Milenial dan Kesetaraan Gender".


Menurut Fajar, untuk menanamkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. perbanyaklah informasi dan film bernuansa sesuatu yang membanggakan. Gunakan juga bahasa kekinian, bahasa milenial.

"Bukan waktunya lagi berdiam diri. Kita harus nyatakan pandangan kita secara efektif," ajak Fajar.


Dalam Webinar yang berlangsung 2,5 jam dan diikuti ratusan peserta, tampil sebagai pembahas adalah Diahhadi Setyonaluri pH.D, peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI; dan Novan Iman Sentosa, senior editor The Jakarta Post. @red(Sumber Sindikatpos).