Kota Jambi, Jambiekspose.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi kembali melangsungkan Paripurna terhadap penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi tahun anggaran 2019. Bertempat di Swarna Bumi Kantor DPRD Kota Jambi, Selasa (14/04/20).
Rapat yang di pimpin Ketua DPRD Putra Abshor Hasibuan yang di hadiri Walikota Jambi Syarif Fasha yang di dampingi Wakil Walikota Jambi H. Maulana, Pimpinan fraksi, anggota DPRD Kota Jambi, Sekretaris Daerah,Staf Ahli, asisten Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, serta kepala bagian di lingkup pemerintah kota Jambi.
Diketahui bahwa pada tanggal 13 April 2020 Fasya telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Jambi tahun anggaran 2019.
Terdapat 11 Fraksi yang akan membacakan pandangan umum Fraksi. Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat Kebangsaan, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Bintang Rakyat Berkarya (PBRB).
Adapun penyampaian Fraksi mengenai Program Jambi Cerdas, Program Jambi bugar, permasalahan Air Minum di kota Jambi yang masih rendah sekitar 67,39%, Penyampaian Mengenai tenaga pendidikan terutama guru bantu, penyampaian pencapaian perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan utama di lingkungan pinggir Kota Jambi yang masih banyak belum terealisasi bahkan belum di aspal bertahun-tahun.
Kemudian penyampaian dalam menghasilkan dan mengelola sumber pendapatan, penyampaian aset-aset Pemkot yang sampai saat ini belum teridentifikasi, penyampaian program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlantar, seperti anak punk serta memperkuat sektor-sektor perekonomian dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Dalam kesempatan itu, Walikota Jambi Syarif Fasha mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2020 akan menjawab penyampaian pandangan Fraksi yang juga akan di batasi.
"akan kami jawab dalam penyampaian Fraksi tersebut hanya kegiatan di tahun 2019, kegiatan-kegiatan di tahun 2020 yang disampaikan oleh beberapa fraksi yang mengkritisi kegiatan 2020, mungkin belum kami jawab, karena itu belum waktunya, namun kami jawab hanya kegiatan di tahun 2019," Jelasnya Fasha.
Fasha juga mengatakan persoalan beberapa rusun yang telah di tempati belum bisa di ambil sewa oleh pemkot, karena di tahap ini, pemkot menjaga agar air dan listrik tidak di putus.
"kita juga usahakan ada yang menjaga kebersihan lingkungan tersebut, " Katanya.
Namun secara resmi pemkot belum tahu jadwal Kapan diserahkan rusun tersebut ke Pemkot.
"menurut aturan nya memang setelah 2 tahun baru bisa di hibahkan," Tutupnya. (Inro).