Foto Inro, Plt Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Berikan Kata Sambutan.
Jambi,Jambiekspose.net -- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI melalui Balai Jasa Konstruksi wilayah II Palembang bekerja sama dengan Dinas PUPR Provinsì Jambi menggelar kegiatan Forum konsultasi pertemuan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi
Plt Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Bayu Dwi Samoedra Kamis(19/03/2020) Hotel BW LUXURY Kota Jambi.
Turut mendampingi Kadis PUPR Kabupaten Kota Se-provinsi Jambi serta Kasi Jakon PUPR Provinsi Jambi, Riyan Noprianto.
Dikatakan oleh Bayu Dwi Samoedra, kegiatan ini merupakan bentuk nyata atas komitmen implementasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan konstruksi.
" Selain melakukan kerja nyata pembinaan
konstruksi untuk mengawal proses percepatan
pembangunan yang saat ini terus digalakkan pemerintah diseluruh wilayah Indonesia dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif dalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang berdaya saing
dan berkelanjutan,"jelasnya.
"Sektor infrastruktur saat ini tetap menjadi fokus
pembangunan pada periode ke-Il pemerintahan di era Presiden RI Joko Widodo,"terangnya.
"Pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan pemerintah khususnya Kementerian PUPR dari tahun 2015 hingga tahun 2019 di antaranya pembangunan 61 waduk/bendungan baru, Irigasi seluas
1.005.402 Hektar (Ha), pembangunan jalan baru
sepanjang 3.867 Km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.500 Km, Jembatan sepanjang 58.346 meter (m), penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan seluas
32.222 Hektar (Ha), pembangunan SPAM sebanyak 25.366 liter/detik, pembangunan infrastruktur sanitasi,"urainya.
Pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai rencana tentunya membutuhkan dukungan dari beberapa sektor, salah satunya sektor jasa konstruksi, agar menghasilkan program pembangunan infrastruktur yang tidak hanya
sekedar Sent, namun juga Delivered sehingga dirasakan dampak positifnya bagi Masyarakat.
Untuk periode 2020-2024 ke depan, Kementerian PUPR mendapatkan tugas diantaranya untuk terlibat dalam
pembangunan 24 proyek Prioritas Strategis Nasional (PSN) dengan indikasi total biaya Rp 4.069,76 Triliun.
Beberapa proyek prioritas diantaranya Pengembangan lbukota Negara (IKN); Pemulihan Pascabencana di 3 Kawasan (Selat
Sunda, Pulau Lombok, dan Kota Palu); Pengamanan Pesisir di 5 Perkotaan Pantura Jawa; serta 10 Destinasi Wisata Prioritas.
"Sektor jasa konstruksi kegiatan untuk masyarakat mewujudkan bangunan atau struktur yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas ekonomi sosial masyarakat jadi kita tidak hanya pembangun fisik, yang sifatnya ujung-ujungnya tidak dirasakan dampaknya bagi masyarakat,"ucapnya.
Kegiatan pertemuan ini melaksanakan salah satu amanat undang-undang jasa konstruksi yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat harus membutuhkan dukungan dari dinas di provinsi kabupaten dan kota khususnya Provinsì Jambi dalam mewujudkan Sinergi untuk pembedaan posisi ke depan jadi beberapa yang kita lakukan itu yaitu di sektor di bidang Jasa Konstruksi
Ditambahkan oleh Rian Embung, Pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas PUPR pada bidang Jasa Konstruksi harus mendukung adanya program dari Presiden RI pada pembangunan bidang infrastruktur.
"Pada hari ini dari balai jasa konstruksi wilayah II Palembang mengundang para kadis kabupaten kota se-provinsi jambi untuk menyamakan satu persepsi dalam bidang Jasa Konstruksi dan keinginan program dari Presiden RI, Joko Widodo, "ucapnya. (Inro).
Jambi,Jambiekspose.net -- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI melalui Balai Jasa Konstruksi wilayah II Palembang bekerja sama dengan Dinas PUPR Provinsì Jambi menggelar kegiatan Forum konsultasi pertemuan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi
Plt Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Bayu Dwi Samoedra Kamis(19/03/2020) Hotel BW LUXURY Kota Jambi.
Turut mendampingi Kadis PUPR Kabupaten Kota Se-provinsi Jambi serta Kasi Jakon PUPR Provinsi Jambi, Riyan Noprianto.
Dikatakan oleh Bayu Dwi Samoedra, kegiatan ini merupakan bentuk nyata atas komitmen implementasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan konstruksi.
" Selain melakukan kerja nyata pembinaan
konstruksi untuk mengawal proses percepatan
pembangunan yang saat ini terus digalakkan pemerintah diseluruh wilayah Indonesia dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif dalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang berdaya saing
dan berkelanjutan,"jelasnya.
"Sektor infrastruktur saat ini tetap menjadi fokus
pembangunan pada periode ke-Il pemerintahan di era Presiden RI Joko Widodo,"terangnya.
"Pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan pemerintah khususnya Kementerian PUPR dari tahun 2015 hingga tahun 2019 di antaranya pembangunan 61 waduk/bendungan baru, Irigasi seluas
1.005.402 Hektar (Ha), pembangunan jalan baru
sepanjang 3.867 Km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.500 Km, Jembatan sepanjang 58.346 meter (m), penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan seluas
32.222 Hektar (Ha), pembangunan SPAM sebanyak 25.366 liter/detik, pembangunan infrastruktur sanitasi,"urainya.
Pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai rencana tentunya membutuhkan dukungan dari beberapa sektor, salah satunya sektor jasa konstruksi, agar menghasilkan program pembangunan infrastruktur yang tidak hanya
sekedar Sent, namun juga Delivered sehingga dirasakan dampak positifnya bagi Masyarakat.
Untuk periode 2020-2024 ke depan, Kementerian PUPR mendapatkan tugas diantaranya untuk terlibat dalam
pembangunan 24 proyek Prioritas Strategis Nasional (PSN) dengan indikasi total biaya Rp 4.069,76 Triliun.
Beberapa proyek prioritas diantaranya Pengembangan lbukota Negara (IKN); Pemulihan Pascabencana di 3 Kawasan (Selat
Sunda, Pulau Lombok, dan Kota Palu); Pengamanan Pesisir di 5 Perkotaan Pantura Jawa; serta 10 Destinasi Wisata Prioritas.
"Sektor jasa konstruksi kegiatan untuk masyarakat mewujudkan bangunan atau struktur yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas ekonomi sosial masyarakat jadi kita tidak hanya pembangun fisik, yang sifatnya ujung-ujungnya tidak dirasakan dampaknya bagi masyarakat,"ucapnya.
Kegiatan pertemuan ini melaksanakan salah satu amanat undang-undang jasa konstruksi yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat harus membutuhkan dukungan dari dinas di provinsi kabupaten dan kota khususnya Provinsì Jambi dalam mewujudkan Sinergi untuk pembedaan posisi ke depan jadi beberapa yang kita lakukan itu yaitu di sektor di bidang Jasa Konstruksi
Ditambahkan oleh Rian Embung, Pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas PUPR pada bidang Jasa Konstruksi harus mendukung adanya program dari Presiden RI pada pembangunan bidang infrastruktur.
"Pada hari ini dari balai jasa konstruksi wilayah II Palembang mengundang para kadis kabupaten kota se-provinsi jambi untuk menyamakan satu persepsi dalam bidang Jasa Konstruksi dan keinginan program dari Presiden RI, Joko Widodo, "ucapnya. (Inro).