Jambi,Jambiekspose.net-- Pemerintah Provinsi Jambi melaluo dinas kependudukan dan pencatatan sipil menggelar kegiatan Rapat Koordinasi(Rakor) Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsì Jambi.
Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi Gubernur Jambi, Fachrori Umar Selasa(25/02/2020) Hotel Ratu Convention center Kota Jambi.
Turut mendampingi Sekretaris Dirjen kependudukan dan Pencatatan sipil Kemendagri
DR. Ir. I Gede Suratha, M. MA, Pj. Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman.SH, Wakil Bupati Tanjab Barat, serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Mewakili Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, H.Hasbiallah.SE
Dikatakan Oleh Fachrori Umar, Pemerintah Provinsi Jambi dapat bersilaturahmi bersama di sini dalam rangka rapat koordinasi pencatatan sipil kabupaten kota dan provinsi Jambi sebagai komitmen kita bersama dalam mewujudkan Provinsi Jambi tertib administrasi kependudukan.
" Sekretaris Direktur Jenderal kependudukan dan pencatatan sipil beserta rombongan yang telah langkah berkunjung di Jambi sembilan lurah Semoga dengan kehadiran bapak beserta rombongan dapat meningkatkan komitmen kita,"jelasnya.
Komitmen dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di provinsi Jambi dan pemahaman terhadap berbagai perubahan di dalam pelaksanaan administrasi kependudukan termasuk dalam upaya menyebabkan Pilkada serentak dan sensus penduduk 2020 yang berbasis pada nomor induk kependudukan.
" Pada kesempatan ini dapat kami sampakan bahwa Provinsi Jambi mempunyai Luas wilayan 50 052 km persegi dengan jumlah penduduk pada posisi semester II tahun 2019 sebanyak 3482 008 jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota,"jelasnya.
Jumlah wajib KTP 2.439.684 jiwa dimana hasil perekaman sampai bulan januari 2020 adalah 2422 208 jiwa atau sekitar 99.28 persen.
Sedangkan, untuk jumlah anak usia 0-18
tahun yaitu 1.138.748 jiwa dengan cakupan
Kepemilikian Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun di Provinsi Jambi sudah mencapai 1058 543 jiwa 92.96 persen dan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 80.205 jiwa 7.04 persen.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipili telah bekerja sama dengan Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dlaam Negeri RI serta Dinas
Kependudukan dalam Pencatatan Sipil Kemendagri.
Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kepemilikan KTP-elektronik yaitu dengan melaksanakan pelayanan perekaman dan pencetakkan KTP elektronik bagi penduduk melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) serta mobil pelayanan Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
Ditambahkan oleh I Gede Suratha, Kemendagri RI mengucapkan terima kasih kepada yang tergabung dalam tim adminitrasi kependudukan.
"disini yang tentunya akan sangat menentukan apakah nanti administrasi kependudukan ini bisa berjalan baik atau tidak itu sangat ditentukan oleh karena tidak bisa kita bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah kependudukan yang begitu Kompleks tanpa dukungan dari berbagai pihak,"ujarnya.
bahwa kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah urusan dan tanggungjawab suatu negara yang tidak mungkin diselesaikan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil saja karena begitu kompleks.
Dengan digelarnya kegiatan ini bisa meringankan bebannya pemerintah pusat mauapun Provinsì khususnya bagi Provinsi Jambi dalam melakukan rekam administrasi kependudukan.
Dijelaskan Arif Munandar, dengan mengambil tema, Mewujudkan Big Data Kependudukan Dan Menyukseskan pilkada serentak dan sensus penduduk tahun 2020.
kependudukan dan catatan sipil merupakan amanat negara yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja karena masalah penduduk merupakan permasalahanan yang cukup kompleks. ”Dengan hadirnya kita semua, kita harus bantu menyelesaikan masalah administrasi kependudukan masyarakat. Semua bantuan dari pemerintah berdasarkan data-data yang konkret dari administrasi pemerintahan, baik bantuan sosial maupun bantuan subsidi harus mempunyai data dari pemerintah daerah. Selama ini, kita mempunyai banyak data, tapi untuk tahun ini kita memakai satu data dari BPS, menuju satu data kependudukan Indonesia dengan cara pendataan secara online. Untuk itu, semua jajaran agar mendukung BPS dalam melakukan pendataan di berbagai daerah,” ujar I Gede Suratha.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Jambi Arif Munandar mengharapkan dukungan semua pihak terkait dan menyampaikan bahwa Dukcapil Provinsi Jambi telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan 8 OPD di Provinsi Jambi terkait pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan data kependudukan.
“Dinas Sosial Kependudkan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi yang berkerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) selama 3 hari, 25-27 Februari 2020 di RCC dan akan terus bersinergi dalam memberikan layanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia Khususnya Provinsi Jambi menjadi masyarakat yang tertib administrasi,” pungkas Arif.
Usai pembukaan rakor, Gubernur Jambi dan Sesdirjen Dukcapil Kemendagri meluncurkan Mobil Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan.(Inro).