-->

BREAKING NEWS

Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Hukum Dan Politik Provinsi Jambi Membuka Secara Resmi Membuka KEE Koridor Satwa Dan Lokakarya Dalam Pengendalian Alamiah Gajah Di Bukit Tigapuluh. 

Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Hukum Dan Politik Provinsi Jambi Membuka Secara Resmi Membuka KEE Koridor Satwa Dan Lokakarya Dalam Pengendalian Alamiah Gajah Di Bukit Tigapuluh. 
Foto Inro, Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Hukum Dan Politik Membuka Konsultasi Publik KEE .

Jambi, Jambiekspose.net-- Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kehutanan dan BKSDAE menggelar kegiatan Konsultasi Publik Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Satwa Dan Lokakarya Dalam Pengendalian Alamiah Gajah Di Bukit Tigapuluh.

Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh staf ahli gubernur bidang hukum dan politik, Asraf mewakili Gubernur Jambi berhalangan hadir Rabu(13/12/2019) Hotel Odua Weston Kota Jambi.

Turut mendampingi Kepala Balai BKSDA Provinsi Jambi, Rahmad Saleh, Taufik Bukhari Kabid Perlindungan Dan KSDAE, Kabag TU BKSDA, Kasi Perbedaan KEE / Kawasan Ekosistem Esensial Dit Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Ditjen KSDAE-KLHK, Sriyanta Bayuaji.

Dikatakan oleh Asraf dalam sambutannya, bahwa Pemerintah Provinsi Jambi sangat apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Balai konservasi sumber daya alam yang telah menginisiasi kegiatan ini.

"semoga agenda yang kita laksanakan ini dapat menjadi ajang mempertali silaturahim sekaligus menguatkan koordinasi dan sinergitas pembangunan di provinsi Jambi,"jelasnya.

 bentang alam ekosistem Bukit Tigapuluh ditetapkan sebagai self monitoring gajah Sumatera Karena wilayah ini merupakan habitat dari kelompok gajah Sumatera terbesar yang ada di provinsi Jambi.

saat ini balai ksda Jambi bersama dengan pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah daerah kabupaten Tebo serta stakeholder terkait menginisiasi habitat gajah Sumatera di bentang alam Bukit tiga puluh sebagai kawasan ekosistem esensial koridor satwa.

"agar habitat gajah Sumatera di bentang alam Bukit 30 dapat diselamatkan dan dikelola oleh berbagai pihak konsep koridor satwa ini untuk menyatukan habitat gajah yang terputus oleh perkebunan pemukiman dan pertambangan, "ucapnya.

 koridor satwa ini diharapkan bukan hanya sebagai jalur lintasan gajah Sumatera namun juga jalur satwa lainnya. untuk menyatukan arah pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor satwa di bentang alam Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dan konstruktif dari berbagai pihak sehingga melahirkan rencana aksi yang nyata aplikatif di lapangan nantinya.

"menyusun rencana aksi bersama tersebut yang pada kesempatan sebelumnya telah dilakukan focus group discussion atau guna menyatukan persepsi dan rencana tindakan nyata apa yang akan dilakukan selama 5 tahun kedepan dalam rangka mengelola ekosistem esensial koridor kehidupan liar di ekosistem,"terangnya.

Ditambahkan Rahmad Saleh, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan bahwasanya 2018-2019 BKSDA mencoba menyusun rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

"Kawasan ekosistem esensial ini kita inisiasi dari tahun 2018 baru di tahun 2019 dengan mencoba kita susun dari hasil rancangannya Bagaimana grand design nya bagaimana Master,"katanya.

sehingga pada kesempatan ini akan di coba sampaikan kepada semua stakeholder begitu bisa menyampaikan juga terkait dengan master master plan ekowisata.

yang kedua yang kami sampaikan bahwasanya ini belum ke simpatisan sekali masih mendapat mohon masukan pendapat kritik yang membangun dari semua pihak dari stakeholder sehingga mendekati finalisasi untuk kesempurnaannya.

" jadi jangan sungkan-sungkan nanti baik secara lisan tertulis mohon nanti masukkan di dalam penyempurnaan dokumen-dokumen ini dan yang ketiga kami nanti akan coba audiensi ke Bupati untuk memohon rekomendasi beliau dan bersama-sama nanti mau menghadap ke Gubernur terkait dokumen-dokumen ini karena tahun depan sudah pada tahap implementasi karena ada yang sifatnya kegiatan operasionalisasi dan ada yang sifatnya pembangunan infrastruktur yang spektakuler,"tegasnya.

Untuk Provinsì Jambi akan membangun satu pusat konservasi gajah yang tidak ada di pulau Sumatera cuman Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.

"jadi dari tahun 1980-an ternyata Jambi mempunyai potensi sumber daya alam gajah tetapi belum dikelola selama ini sudah punya sehingga permasalahan konflik itu sudah ada tim pasukan gajah yang bisa menanggulangi konflik gajah Provinsi Jambi selama ini belum punya tim ini sehingga terkendala di dalam penanggulangannya,"imbuhnya.

Di provinsi jambi terjadinya konflik antara gajah dengan manusia hampir 286 kali dalam setahun ini sangat tinggi sekali, dari kerugiannya baik kerugian ada di masyarakat kerugian juga disebut di pihak satwa yaitu gajah.

Kegiatan pertemuan ini diikuti sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari dinas kehutanan kabupaten tebo dan provinsi, NGO, dan diadakan selama 2(dua) Hari.(Inro).