-->

BREAKING NEWS

Gubernur Jambi Melantik Dan Mengukuhkan Anggota TKPSDA WS Pengabuan Lagan Periode 2020-2024.

Gubernur Jambi Melantik Dan Mengukuhkan Anggota TKPSDA WS Pengabuan Lagan Periode 2020-2024.
Foto Inro, Gubernur Jambi Secara Resmi Melantik dan Mengukuhkan Anggota TKPSDA WS Pengabuan Lahan.

Jambi,Jambiekspose. Net -- Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar kegiatan mengukuhkan anggota TKPSDA WS Pengabuan Lagan Periode 2020-2024.

Hal ini ditandai dengan dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Jambi, Fachrori Umar Kamis(12/12/2019) Hotel BW LUXURY Kota Jambi.

Turut menghadiri Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M.Fauzi, perwakilan bappeda Provinsi Jambi, Dr. Eka Nugraha Abdi, ST.MPPM, Kasub Direktorat Kelembagaan Dirjen SDA Kementerian PUPR, Nasrul.ST.MT, Kabid SDA PUPR, Desmarita,ST.MM, Kasi Perencanaan Teknis

Dikatakan oleh Fachrori Umar, dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya air terpadu pada WS pengabuan lagan diperlukan suatu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang mencakup kepentingan lintas sektor.

"sektor wilayah dan sektor pemilik kepentingan dari hulu sampai Hilir pada wilayah Sungai koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat Wilayah Sungai dilakukan oleh tim koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai,"jelasnya.

dalam wadah koordinasi tersebut didukung oleh sekretariat untuk mempercepat iritasi pelaksana tugas dan fungsi tkp SDA.


"Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85//2013 yang menyatakan bahwa undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air bertentangan dengan undang-undang 1945 sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan diberlakukannya kembali undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan pasal 5 ayat 1 dari undang-undang nomor 11 tahun 1974, "ujarnya.

Kemudian Presiden RI memerintahkan kepada menteri diserahi tugas urusan pengairan Diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha perencanaan perencanaan teknis pengawasan pengusahaan pemeliharaan serta perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber sumber air dengan memperhatikan kepentingan.

Kementerian dan atau lembaga yang bersangkutan kemudian juga Direktur Jenderal sumber daya air mengeluarkan surat edaran yang berisi bahwa organisasi kelembagaan yang telah ada kegiatan tugas pengelolaan SDA yang sedang berjalan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat retroaktif.

"sehingga semua organisasi kelembagaan termasuk tkpsda WS tetap berlaku dan dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya bagi tkpsda WS yang belum berakhir masa tugasnya dan pada saat ini telah diundangkannya undang-undang sumber daya air yang baru 17 tahun 2019 akan tetapi masih bersifat omnibus Glow,"katanya.

 sehingga belum bisa dijadikan payung hukum seutuhnya terkait pengelolaan sumber daya air perlu diketahui bersama bahwa dalam rangka keberlangsungan pengelolaan sumber daya air Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan 22 Peraturan Menteri
Nomor 10 Tahun 2017 tentang dewan sumber daya air nasional sebagai dasar pembentukan tkpsda wilayah sungai yang tertulis.

bahwa untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat Wilayah Sungai lintas Kabupaten dibentuk tkpsda WS lintas kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.

Ditambahkan oleh Desmarita,ST.MM, Kasi Perencanaan Teknis, bahwa keberadaan TKPSDA WS masih sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air agar tercapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air antar pihak, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Karena, sebagaimana kita ketahui wilayah sungai seringkali melampaui wilayah administratif sebuah daerah.

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa masing-masing wilayah sungai mencakup beberapa Kabupaten/Kota yang memerlukan keterpaduan pengelolaan sumber daya air untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air serta menghindari konflik yang dapat terjadi antar pengguna sumber daya air," ujarnya.

TKPSDA WS dibentuk dengan maksud untuk mengintegrasikan kepentingan, program dan rencana kegiatan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air di tingkat wilayah sungai.

"Hari ini secara resmi Gubernur Jambi telah melantik dan mengukuhkan anggota TKPSDA WS Pengabuan lagan periode 2020-2024 sebanyak 22 orang,"ucapnya.(Inro).