-->

BREAKING NEWS

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Membuka Secara Resmi Membuka Sosialisasi Peraturan Dan Fasilitas Kegiatan Sumber Daya Air.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Membuka Secara Resmi Membuka Sosialisasi Peraturan Dan Fasilitas Kegiatan Sumber Daya Air.
Foto Inro, Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Berikan Kata Sambutan.

Jambi,Jambiekspose.net -- Pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas PUPR menggelar sosialisasi peraturan dan fasilitasi kegiatan sumber daya air.

Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan, Agus Sunaryo Jumat(13/12/2019) Hotel Odua Weston Kota Jambi.

Turut mendampingi Sigit Hanandaja Djuga Pramana.ST.M.Eng, Nasrul.ST.MT, Kabid SDA PUPR, Desmarita,ST.MM, Kasi Perencanaan Teknis.

Dikatakan oleh Agus Sunaryo, air merupakan
kebutuhan mutlak dari setiap manusia dan itu dikelola oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya untuk masyarakat.

"kemampuan masyarakatnya jadi dalam hal ini tentu pertama harus ada pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber-sumber air yang ada di wilayah kita,"jelasnya.

di provinsi Jambi mungkin dari hulu sampai Hilir Nya sehingga yang menjadi tujuan dari negara dari pemerintah kita juga adalah ketersediaan air bersih untuk masyarakat.

"kita dimana didapat dari air itu tentu perlu bahan baku yang berkualitas, Untuk itu kita juga berpikir bahwa ketersediaan bahan baku itu tentu ada pengelolaan yang baik di ulu nya jadi kita sebenarnya di sini adalah ada keterkaitan semua stakeholder untuk bersama-sama Bagaimana mengelola air sebaik-baiknya baik dari hulu sampai Hilir ketersediaan bahan baku sehingga nanti untuk menyediakan air minum kepada masyarakat juga akan berkualitas baik,"ucapnya.

Kemudian memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada para peserta mengenai peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air sebagai salah satu upaya kita dalam menyelenggarakan dan mewujudkan program ketahanan air.

" air merupakan cabang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945,"terangnya.

Ditambahkan oleh Sigit Hanandaja Djuga Pramana, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatalan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mengakibatkan semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi.


"Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan oleh MK sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum pun tidak cukup komprehensif untuk mengatur segala sesuai yang berkaitan dengan air,"katanya.

UU Pengairan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air yang berada di wilayahnya, dimana pada saat ini peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan era otonomi daerah

kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong aparat pemerintah daerah untuk segera menyusun dan menyesuaikan beberapa peraturan daerah di masa transisi ini sehingga terbangun kesamaan pemahaman terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.

Dijelaskan Nasrul, pengelolaan sumber daya air memilki lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak atau sektor.

"Diperlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan sumber manfaat SDA berdasarkan prinsip one river, one planning dan one management,"ujarnya.

Ditambahkan oleh Nasrul.ST.MT, Desmarita,ST.MM, Kasi Perencanaan Teknis, Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang SDA pasca putusan MK yang merupakan  dasar hukum bagi para praktisi di lapangan.

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong aparat pemerintah daerah untuk segera menyusun dan menyesuaikan beberapa peraturan daerah di masa transisi ini sehingga terbangun kesamaan pemahaman terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.

Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 100 orang terdiri dari utusan dinas stakeholder yang terkait, mahasiswa dan dilaksanakan selama 1(satu) hari.(Inro).