-->

BREAKING NEWS

Rektor Univeristas Jambi Secara Resmi Membuka Kuliah Umum Dan Diskusi Publik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi

Rektor Univeristas Jambi Secara Resmi Membuka Kuliah Umum Dan Diskusi Publik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi
Foto Inro, Rektor Universitas Jambi Secara Resmi Membuka Kuliah Umum Dan Diskusi Publik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana.

Jambi, Jambiekspose.net -- Universitas Jambi melalui Program Studi Doktor Ilmu Hukum pascasarjana menggelar kegiatan kuliah umum dan diskusi publik.

Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Jambi Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. Sabtu(30/11/2019) Hotel Swisbel Kota Jambi.

Turut mendampingi Dr.sigit suseno,S.H.,M.Hum, Wakil rektor bidang perencanaan sekaligus narasumber, Dr. H. Fadly, S.H., M.H, Hakim Ad hoc tipikor Jambi, narasumber, Dr. Zamzami, S.E., Msi. wakil Direktur Pascasarjana Universitas Jambi, Dr. H. Usman, S.H., M.H. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum.

Dikatakan oleh Jhoni Najwan, seperti apa yang saya sampaikan tadi tema yang diangkat oleh S3 hukum program studi doktor ilmu hukum ini merupakan yang menarik.

"Tema yang diangkat oleh program studi doktor ilmu hukum pascasarjana universitas jambi, pemberantasan korupsi pasca perubahan bidang-bidang KPK, dimana dulunya menjadi trend dan konsumsi publik yang disiarkan oleh insan media,sosial,"jelasnya.

"Perubahan uu membuktikan pemikiran masyarakat Indonesia itu sangat baik, ini sesuai yang diambil dari teori Fonsevikni, bahwa hukum itu berkembang dengan baik jika pemikiran masyarakatnya juga berkembang, kalau masyarakat dalam pemikirannya tidak baik maka hukumnya juga tidak baik,"katanya.

Kegiatan kuliah umum dan diskusi ini merupakan program kerja dari S3 dari Universitas Jambi yang diharapkan untuk bisa mengkaji berbagai persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat dan mencari suatu solusi.

"Kepada Peserta kuliah umum dan diskusi publik ini, silahkan berdiskusi ini merupakan ide brilian dan jangan sebagai berdebat tetapi juga menghasilkan suatu solusi terbaik sesuai dengan persoalan yang dibahas,"ujarnya.

Ditambahkan oleh Usman, Program studi doktor ilmu hukum pascasarjana universitas jambi, mengambil tema kegiatan seminar dan diskusi publik, pemberantasan korupsi pasca perubahan undang undang KPK.

Selanjutnya, digelar forum diskusi sebagai ajang bertukar pendapat sekaligus memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai alasan pemerintah.

"Merespon perkembangan politik hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia antara dengan perubahan undang-undang tentang KPK ini membawa dampak yang luas pertama terhadap kemandirian, yang kedua dalam rangka untuk pembekalan kepada mahasiswa S3 dan peserta diskusi untuk memberikan solusi kira-kira apa yang terbaik karena kontroversi terhadap undang-undang KPK,"jelasnya.

"KPK yang berkedudukan sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif ini memiliki konsekuensi hukum yang cukup signifikan. Yakni KPK termasuk ke dalam lembaga negara yang dapat dijadikan objek pengenaan hak angket DPR," lanjutnya.

Dimana hari ini merupakan berupa diskusi publik akan Itu akan termasuk dari tema yang diusung misalnya dampak positif dan dampak negatif dari perubahan undang-undang terhadap pemberantasan korupsi.

"kemudian Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi itu akan dibahas juga, karena peserta diskusi ini merupakan berasal3 dari praktisi, akademisi yang akan saling melengkapi,"terangnya.

Pesan dari Rektor UNJA terhadap para peserta menyikapi dengan bijak terhadap perubahan dsri bidang-bidang KPK ini, artinya ini merupakan politik hukum plus minusnya pastikan ada dari pihak akademisi bisa meresponnya.

Pesertanya kalangan mahasiswa program doktor, penegak hukum, serta ada dari perguruN tinggi dari luar Jambi, UNRI.

Pesertanya ada sebanyak 50 orang yang mengikuti kuliah umum dan diskusi ini yang diselenggarakan selama 1(satu) hari. (Inro).