-->

BREAKING NEWS

Asisten II Gubernur Jambi Secara Resmi Membuka Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsì Jambi.

Asisten II Gubernur Jambi Secara Resmi Membuka Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsì Jambi.
Foto Inro, Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Membaca Kata Sambutan.


Jambi, Jambiekspose.net -- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas lingkungan hidup menggelar kegiatan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Provinsi Jambi.

Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh
Asisten IIBidang Perekonomian dan pembangunan, Ir. Agus Sunaryo mewakili Gubernur Jambi berhalangan hadir Selasa(12/11/2019) Hotel BW LUXURY Kota Jambi.

Turut mendampingi Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, DR. Evi Frimawaty,S.Pt M.Si, Huda Achsani, Kasubdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan mewakili Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK RI.

Dikatakan Agus Sunaryo, Provinsi Jambi merupakan provinsi yang memiliki lahan gambut terluas ketiga di pulau Sumatera memiliki area Lahan mencapai 900.000 atau sekitar 14% dari luasan Provinsi Jambi.

"Lahan gambut pada Provinsi Jambi tersebar di 6 kabupaten yang berada pada kawasan lindung,
kawasan budidaya berizin dan kawasan budidaya tidak berizin,"jelasnya.

Lahan gambut, aset lingkungan, tetapi juga sumber daya sosial dan ekonomi. Dalam satu dasawarsa belakangan ini lahan gambut lebih banyak dikelola oleh perusahaan skala besar yang melakukan kegiatan hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit, mengakibatkan model pertanian yang berkearifan lokal juga makin ditinggalkan.

"Kerusakan lahan gambut di Provinsi Jambi baik
pada kawasan hutan lindung maupun budidaya
dapat kita kategorikan pada kondisi yang
mengkhawatirkan, dimana kawasan hutan rawa
gambut di Provinsi Jambi yang berada pada
kondisi kritis adalah 8,07%, kondisi sangat kritis
adalah 18,05%, kondisi agak kritis adalah 38,93%
dan relatif baik (tidak kritis) sekitar 34,95%,"ucapnya.

"Luasnya kerusakan lahan gambut sebagaimana
saya sampaikan tadi juga mengindikasikan adanya mismanagement terhadap pengelolaan lahan, selama ini mungkin kita dalam menjaga keberadaan lahan gambut menganggap dampak kerusakan gambut, juga kurang memahami cara mengelola atau juga menerapkan kebijakan dan regulasi yang tidak tepat,"katanya.

pengelolaan lahan gambut memerlukan rencana yang matang dan kerjasama serta dukungan banyak pihak mulai dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan pelaku usaha akademisi kelembagaan adat kelompok masyarakat sipil dan masyarakat secara keseluruhan khususnya di provinsi Jambi.

untuk itu pemerintah provinsi harus segera Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut perlu juga saya ingatkan bahwa dalam penyusunan RPPEG ini sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti tata ruang kehutanan perkebunan pertanian dan lain-lain.

oleh karena itu rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut harus sinkron dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan lainnya baik dari aspek pengelolaan ruang arah kebijakan dan strategi serta keterpaduan program dan kegiatan.

Ditambahkan oleh Huda Achsani, maksud dan tujuan kegiatan ini, mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten untuk percepatan penyiapan sebuah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

"di mana dokumen ini juga bagian dari mandat dari PP 71 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut jadi memang selama ini apa yang banyak diekspos itu tentang pemulihan tentang penanggulangan dari aspek penanggulangan kerusakan akibat pembakaran tetapi itu dari sisi ketika terjadi sebuah bencana kebakaran tetapi tata kelola gambut ini harus dilakukan secara menyeluruh,"ujarnya.

sistematis terintegrasi antar pemangku kepentingan sehingga perlu sebuah dokumen rencana pemanfaatan, rencana penanggulangan rencana pengendalian, termasuk pencegahan penanggulangan dan pemulihan juga rencana pemeliharaan dan adaptasi mitigasi.

Penyusunan RPPEG sangar terkait dengan sektor-sektor lain seperti, tata ruang, kehutanan, perkebunan, pertanian, juga termasuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah khusus Provinsi Jambi untuk menyusun dokumen.

Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 60 orang terdiri dari utusan BPN, BPS, serta stakeholder terkait yang dilaksanakan selama 2(dua) hari.(Inro).