-->

BREAKING NEWS

Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi Jambi Secara Resmi Membuka Rakor Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Provinsì Jambi. 

Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi Jambi Secara Resmi Membuka Rakor Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Provinsì Jambi. 
Foto Inro, Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Berikan Kata Sambutan.

Jambi, Jambiekspose.net -- Pemerintah Provinsi Jambi melalui biro perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida Se-kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi.

Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan mewakili Gubernur Jambi berhalangan hadir Rabu(27/11/2019) Golden Harvest Kota Jambi.

Turut mendampingi Kepala Biro perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi, Muktamar Hamdi, SE.MM, Riza Fitri Wardani,SP.MM, Kabag SDA, Kartika.Br. Ginting,SP.M.Si.Kasi pengawasan pestisida pada subdit pengawasan, Nur Asiah, Kasubbag Pertanian sekaligus panitia penyelenggara.

Dikatakan oleh Agus Sunaryo, Pemerirntah Provinsi Jambi menyambut baik disertai apresiasi yang tinggi kepada Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi
Jambi bekerjasama dengan Stakeholder terkait untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi ini.

"Rapat Koordinasi ini memiliki nilai penting dan strategis, bagi penguatan kinerja pengawasan pupuk dan pestisida di Provinsi Jambi,"jelasnya.

Pupuk bersubsidi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 Tahun 2011, Perubahan Atas Peraturan Presiden No 77 tahun 2005 Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.

"Pupuk berperan sebagai katalisator untuk memacu peningkatan produktivitas hasil pertanian. Sementara penggunaan pestisida ditujukan sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan pada ambang batas ekonomi,"ucapnya.

Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian target produksi Nasional. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan dampak negatif dari peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, maka perlu dilakukan pengawasan di tingkat pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida secara terkoordinasi KP3 provinsi dan KP3 kabupaten/kota guna mewujudkan kesejahteraan petani.

Permasalahan Pengawasan Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang mendasar selama ini, masih ditemukan produk pestisida yang kadaluarsa dan melebihi masa ijin edar. Adanya pemalsuan pupuk utamanya kemasan produk yang menyerupai kemasan pupuk. Masih ditemukan pestisida yang tidak mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Pada aspek penyaluran, ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas het, Petani dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi masih secara manual dan belum menggunakan kartu tani.

"Untuk itulah bagi pemerintah Provinsi Jambi mengajak para stakeholder yang terkait dalam kegiatan ini secara bersama-sama melakukan pengawasan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan
pribadi dengan menjual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah dan melakukanvantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dalam distribusi," terangnya.

Foto Inro, Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan didampingi Karo Perekonomian dan SDA Dan Narasumber serta peserta.


Ditambahkan oleh Muktamar Hamdi, rakor ini mengambil tema optimalisasi penguatan kinerja komisi pengawasan pupuk dan pestisida Se-kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi.

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Rapat
Koordinasi KP3 tingkat Provinsi Jambi, Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyediaan, peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan peredaran maupun penggunaan pupuk di lapangan.

"Untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh KP3 Provinsi dan KP3 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi, maka perlu adanya Rapat Koordinasi KP3 tingkat Provinsi Jambi sehingga diharapkan para petugas pengawas didaerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dilapangan dapat mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya terutama dalam menyamakan visi maupun misi, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,"ucapnya.

Pada Tahun 2019 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jambi, pertama, Mengadakan rapat koordinasi TIM KP3 Provinsi Jambi beserta KP3 Kab/Kota se Provinsi Jambi, yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan SDA sebanyak 2 kali.
Kedua, Melakukan pemantauan langsung ke lapangan pada 11 Kab/Kota se Provinsi Jambi sebanyak 2 kali. Dan Ketiga, Sampai di bulan September 2019, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi baru mencapai 61%.

"Realisasi penyaluran pupuk Bersubsidi, UREA terealisasi sebasar 67.13%, SP36 terealisasi sebesar 70.49%,ZA terealisasi sebesar 52.06%, NPK terealisasi = 56.11%, Organik terealisasi 59.29%,"katanya.

Kegiatan Rakor ini diikuti peserta sebanyak 100 orang terdiri dari Asisten II, Kepala Bagian Ekonomi/SDA, Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan/Perkebunan, Kadis Perindag Kab/Kota Se Provinsi Jambi serta Anggota KP3 beserta TIM Pokja KP3 Provinsi Jambi.(Inro).