-->

BREAKING NEWS

TII Gelar FGD Resiko Korupsi Lelang Izin Tambang Di Provinsi Jambi

TII Gelar FGD Resiko Korupsi Lelang Izin Tambang Di Provinsi Jambi
Foto Inro, Dwipoto Kusumo Berikan Keterangan Pers.

Jambi -- Pertambangan dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara kaya akan bersumber daya seperti Indonesia.

Namun perkembangan sektor pertambangan dan perwujudan potensi sering terhadap oleh korupsi. Korupsi di sektor pertambangan dapat terjadi di Seluruh siklus pertambangan seperti eksplorasi

Transparency International Indonesia (TII), salah satu dari 20 Chapter transparancy Internasional yang berpartisipasi dalam program global transparancy Internasional.

TII/YLBHL gelar Focus Group Discussion(FGD) Kamis(17/10/2019) Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Dwipoto Kusumo selaku Project Officer Landbase Initiative (LBI) TII di Hotel Swisbel Kota Jambi.

Turut mendampingi Jaya Nofyandri, Direktur YLBHL, Alfiansyah Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Nova mewakili Kadis ESDM Provinsi Jambi.

Dwipoto mengatakan, Pemberian Izin Usaha Pertambangan Rawan Korupsi
Kekayaan alam Indonesia khususnya bahan tambang mineral dan batubara selayaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

" belum dapat diwujudkan secara maksimal yang salah satu penyebabnya adalah masih buruknya tata kelola sumber daya alam termasuk bahan tambang mineral dan batu bara serta adanya ketidakmampuan dalam upaya mitigasi segala risiko dan dampak dari buruknya tata kelola dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut,"jelasnya.

 Risiko korupsi adalah salah satu risiko utama yang timbul. Risiko korupsi merupakan segala risiko (beserta dampaknya) yang dapat memicu adanya praktek-praktek korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, gratifikasi dan sejenisnya.

Pada sektor pertambangan, Transparency International Indonesia telah melakukan suatu studi untuk menilai risiko korupsi pada proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) mulai dari tahapan penetapan wilayah pertambangan (WP), pelelangan wilayah izin usaha pertambangan, sampai dengan tahapan penerbitan IUP khususnya IUP Eksplorasi.

Hasil penilaian menemukan bahwa terdapat 35 risiko dalam pemberian IUP yang dapat memicu adanya praktek korupsi, 20 risiko diantaranya dikategorikan sangat tinggi, artinya risiko-risiko tersebut hampir pasti atau sangat mungkin terjadi dan menimbulkan dampak yang sangat buruk jika tidak ada upaya mengatasi dan memperbaiki permasalahan dan kesenjangan dalam sistem dan tata kelola pemberian IUP.

"Risiko-risko tersebut diantaranya adalah: pertama, Lemahnya sistem audit dan pengawasan baik keuangan maupun pertambangan, Kedua, Tertutupnya akses data dan informasi di sektor pertambangan, ketiga, Buruknya penegakan hukum atas ketidakpatuhan dan praktek korupsi dalam proses pemberian IUP, keempat, Lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal terkait pemberian IUP, kelima Kurang kuatnya kerangka aturan yang mendukung tata kelola sektor pertambangan yang baik, keenam, Ketidakpatuhan dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara beserta turunannya, ketujuh, Tidak lengkapnya sistem informasi geologi yang berakibat pada ketidakpastian nilai ekonomi WIUP yang akan dilelang serta status permukaan lahannya, kedelapan, Lemahnya pelibatan masyarakat khususnya yang terdampak kegiatan pertambangan dalam proses pemberian IUP,"urainya.