 Program Kota Tanpa Kumuh Provinsì Jambi ){kind=link}
Jambi, Jambiekspose.net -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui dinas PUPR Provinsi Jambi menggelar kegiatan lokakarya sosialisasi national slum upgrading program(NSUP) program kota tanpa kumuh Provinsi Jambi.
Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh
Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan rakyat, Apani Selasa(29/10/2019) Hotel Luminor Kota Jambi
Turut mendampingi Eko Kuncoro, Kasatker pelaksana prasarana permukiman (BPPWJ) mewakili Kepala Balai, M.Alfiansyah Kabid pengembangan wilayah, Yuke Ratnawulan, Kasi kawasan permukiman wilayah IB, Subdit kawasan permukiman I,Dit PKP
Dikatakan oleh Apani Saharuddin, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program pada direktorat pengembangan kawasan permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah untuk penanganan permukiman kumuh di perkotaan.
Untuk Provinsì Jambi ditargetkan pada 2 kota, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, dan kelurahan atau desa sebanyak 45.
Realisasi kolaborasi penanganan kumuh Provinsi Jambi 2017 sampai dengan 2019, untuk Kota Jambi sebesar 128 M sedangkan untuk Sungai Penuh sebesar 2.3 M.
Dengan mengambil tema Terbangunnya sinergitas, integrasi, program dan kolaborasi.
"Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini Dan berharap semoga agenda yang kita laksanakan ini dapat menjadi ajang silaturahmi dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama dalam menuntaskan kawasan kumuh sekaligus menguatkan koordinasi sinergisitas pembangunan pemukiman di provinsi Jambi," jelasnya.
sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana kawasan permukiman mulai mengalami penurunan yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya kawasan Pemukiman yang kumuh.
"keberadaan kawasan pemukiman kumuh perkotaan telah terjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah baik itu dari tinjau dari aspek lingkungan aspek tata ruang estetika dan sosial ini disebabkan oleh pembangunan yang kurang akan daya tampung dan daya dukung dari kawasan pemukiman tersebut,"ucapnya.
masalah pemukiman dialami juga oleh Provinsi Jambi berdasarkan surat keputusan yang telah ditetapkan oleh bupati dan walikota di provinsi Jambi luas kawasan di provinsi Jambi sekitar 1841 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten kota.
program kota tanpa kumuh merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100 0 100 yaitu 100% akses universal air minum 0% pemukiman kumuh dan 100% sanitasi layak.
Ditambahkan oleh Yuke Ratnawulan, Dari pemerintah pusat terhadap kotaku di mana itu muncul karena kita punya 100 0 100.
"Kalau pernah mendengar yaitu 100% ke pencapaian air minum 0% penanganan kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi Kepada seluruh masyarakat dan jadi program kotaku ini salah satu dari cara kita untuk menangani masalah tersebut,"katanya.
ini sudah sesuai dengan target rpjmn 2015-2019 juga dilanjutkan melalui rpjmn 2020 2024 dan target kita dengan penanganan skala kawasan dan lingkungan diharapkan keluasan kawasan kumuh di perkotaan Bisa berkurang.
"Jadi kita Sinergi Bagaimana yang satu menangani yang satu lagi mencegah kawasan kumuh dan seperti tadi Disampaikan oleh asisten I dari Gubernur Jambi tadi bahwa yang penting itu kolaborasi, bagaimana kita pusat pemerintah provinsi kabupaten kota serta masyarakat disebabkan abrasi menangani kawasan kumuh,"terangnya.
"karena nggak bisa sendiri sendiri gitu masing-masing punya peran punya kewenangan yang kalau disatukan itu akan menjadi kekuatan besar dalam penanganan kawasan kumuh keluasan nya di sini Kita sudah menangani 789 hektar kawasan kumuh di Kota Jambi Sedangkan untuk Sungai Penuh itu 106 dan kita masih ada PR di sini 274 hektar di kota Jambi dan sungai penuh itu ada 55 hektar,"urainya.
Jadi dengan melalui program kotaku ini kita coba bisa tuntaskan gitu tapi seperti tadi ditekankan bahwa kita punya peran masing-masing itu nggak bisa semuanya dari pusat saja tapi semua harus ikut serta dalam penanganan nya disini target penanganan sampai dengan 2019 ini total luasan kawasan kumuh yang harus hilang itu adalah 17 712 hektar untuk kota Jambi dan sungai penuh 99 hektar untuk 2019 ini di kota Jambi ada 34 Kelurahan.(Inro).