-->

BREAKING NEWS

Sekda Provinsi Jambi Buka Rapat Sinkronisasi Kegiatan RHL Pada Balai Pengelolaan DAS Dan Hutan Lindung Batanghari tahun 2019.

Sekda Provinsi Jambi Buka Rapat Sinkronisasi Kegiatan RHL Pada Balai Pengelolaan DAS Dan Hutan Lindung Batanghari tahun 2019.
Foto Inro, Sekda Provinsì Jambi Buka Rapat Sinkronisasi BPDASHL Batanghari.

Jambi,Jambiekspose.net --Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui BPDASHL Batanghari bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah daerah Sumatera Barat

Hal ini di tandai dengan dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Jambi, H.M Dianto Senin(02/09/2019) Hotel Swisbel Kota Jambi.

Turut mendampingi Direktur PKPD, Direktur PKPD Sakti Hadengganan, Kepala BPDAS dan Hutan Lindung Batanghari, Sakhid.SP.M.M, mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kabid BRG, Bambang.

Dikatakan oleh H.M.Dianto, Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja Balai Das dan hutan lindung Batanghari semoga segala usaha yang kita lakukan.

"laju kerusakan hutan di Jambi cenderung semakin tinggi menyusul meningkatnya konservasi hutan menjadi areal perkebunan dan hutan tanaman industri, maraknya pembalakan liar serta tidak terkendalinya kebakaran hutan,"jelasnya.

jika konservasi hutan pembalakan liar dan kebakaran hutan tidak dikendalikan serta tidak dilakukan percepatan program rehabilitasi hutan maka diyakini hutan yang di Jambi akan semakin berkurang dan mengalami kerusakan.

semakin parah kerusakan fungsi hutan dan lahan yang diidentifikasikan sebagai lahan kritis di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentang penetapan lahan kritis nasional.

"luas lahan kritis nasional pada tahun 2018 seluas 14 juta 6450 hektar untuk Provinsi Jambi sendiri selama 3 tahun terakhir kawasan hutan yang mengalami kerusakan berat mencapai 871776 hektar atau sekitar 40% dari total 2,1 juta hektar luas lahan yang ada kerusakan hutan dan lahan sudah tersebar di semua fungsi kawasan.

"sehingga menjadi ancaman yang cukup serius bagi daya dukung daerah aliran sungai baik fungsinya sebagai penyangga kehidupan maupun peranan hidrologis daerah aliran sungai dalam upaya mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan untuk mempercepat pemulihan guna menciptakan hutan Lestari dan masyarakat Sejahtera sesuai dengan visi pembangunan hutan,"ujarnya.

dan saat ini maka perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk memulihkan kondisi hutan yang semakin menurun diperlukan bibit tanaman yang berkualitas secara fisik genetik maupun jumlah yang cukup serta tersedia pada saat diperlukan.

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan yang mengatur penyelenggaraan penyelenggaraan rehabilitasi serta reklamasi hutan pada semua fungsi hutan serta areal penggunaan lain pembagian kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah pemerintah daerah serta pemegang izin.

Ditambahkan oleh Sakti Hadengganan, bahwa kewajiban ini bisa dijabarkan, dan disusun menjadi kriteria-indikator, sebagai syarat pelaku usaha khususnya pemegang konsesi, guna mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari.

" maksudnya apa air itu, air itu merupakan sumber kehidupan, bila air itu terganggu ketersediaannya maka kehidupan air akan terganggu seperti pangan terganggu, energi terganggu kehidupan kita nggak bisa hidup tanpa air,"urainya.

Indonesia khususnya Provinsì Jambi merupakan sebagai negara tropik air itu dari hujan, air itu Sebenarnya cukup tapi karena kesalahan kesalahan manajemen penggunaan lahan di Das banyak air yang terbuang percuma berupa banjir ke laut .

“Prinsipnya, perspektif atau cara pandang pelaku usaha tidak hanya lingkup sempit pada areal yang dikelolanya, tetapi harus memandang lingkungan yang lebih lebih luas, minimal perspektifnya satu wilayah Daerah Aliran Sungai,” ujar sakti

Ditambahkan oleh Sakhid, sebagai wadah publikasi kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2019.

"komitmen pelaksanaan kegiatan tahun 2019 antara pihak terkait dan sebagai wadah koordinasi dan konsultasi serta membangun pemahaman bersama baik instansi vertikal SKPD provinsi atau kabupaten maupun pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan RHL di wilayah kerja Balai pengelolaan Das dan hutan lindung Batanghari tahun 2019,"katanya.

Rapat ini dilaksanakan selama 2(dua) hari pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 2 dan 3 September tahun 2019 di Swiss Belhotel Jambi.

"peserta rapat ini sebanyak 100 peserta yang berasal dari pertama instansi pemerintah daerah yaitu bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kemudian dua Direktorat PKPD KHL, kemudian BappedaProvinsi Jambi, dan Dinas Kehutanan,"urainya. (Inro).