-->

BREAKING NEWS

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Buka Pertemuan Joint Technical Mission BioCF-ISFL. 

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Buka Pertemuan Joint Technical Mission BioCF-ISFL. 

Foto Inro,  Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian KLHK RI Buka Pertemuan.

Jambi -- Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan RI melalui Direktur Mitigasi Perubahan Iklim menggelar kegiatan Joint Technical Mission BioCF-ISFL.

Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim,Ir. Emma Rachmawaty.M.Sc. Senin(02/09/2019) Hotel Swisbel Kota Jambi.

Turut mendampingi Alfiansyah, Kabid Kabid Pengembangan Wilayah,SDA & LH mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jambi berhalangan hadir, Flash Areal, Task tim leader World Bank.

Dikatakan Emma Rachmawaty, Agenda Misi hari akan dilaksanakan selama 5(lima) hari dari tanggal 2-6 September 2019.

"Terus akan mereview dan memfinalkan kegiatan seperti project design dan kegiatan-kegiatan dari masing-masing komponen proyek yang mengakomodasi kepentingan lintas sektor dan para pihak. Kedua, project costing; dan Tiga, dokumen safeguard, finalisasi dan penanda tanganan LOI BioCF ISFL,"urainya.

Secara detil agenda misi akan memastikan progress proyek persiapan BioCF ISFL dan pengaturan koordinasinya; memastikan progres kegiatan IC dan kontribusinya terhadap terhadap persiapan dan pengembangan proyek.

"Kemudian agenda misi juga mendorong adanya sinergi antara BioCF ISFL dengan GGP; memastikan progress pengembangan ERPD dan gap yg ada, termasuk langkah2 untuk menjawabnya; detil kegiatan dan pembiayaannya pada PDO per masing-masing komponennya,"jelasnya.

Update progress proyek, Fase Preparatory Activities – Tahun 2019 (sebesar 1,5 Juta USD)  Preparatory Activities telah berjalan 5 bulan terhitung sejak kontrak kerja dengan para Individual Consultant (IC) pada awal April 2019.

Foto Inro, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian KLHK RI

Fase Pre Investment - Tahun 2020 – 2025 (sebesar 13,5 Juta USD), Rancangan Komponen Utama dan Sub-komponen Pre Investment atau lazim dikenal sebagai PDO (Project Development Objective) telah tersusun sejak awal.

Fase Result Based Payment – Tahun 2026 – 2030 (kuota 70 Juta USD), Pada Fase ini keberhasilan mempertahankan pengelolaan berbasis lahan yang rendah karbon disamping meningkatkan investasi lainnya, mendapat reward/ pembayaran dengan kuota mencapai USD 70 Juta (berdasar ER terveferifikasi).

Pada fase ini tidak ada lagi dukungan investasi dari BioCF-ISFL, oleh karena itu Pemprov harus menganggarkan untuk mempertahankan penurunan emisi (ER) yang telah berhasil dilakukan pada lokasi WPK, dan perluasannya.

 Hal ini sangat dimungkinkan ketika keberhasilan yang ada otomatis mengundang para donor/ negara industry untuk berkontribusi/ investasi.

Ditambahkan oleh Alfiansyah, Pertemuan yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu tahapan penting dari proses persiapan penyusunan rencana implementasi Jambi Sustainable Landscape Management Project Financed by the BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL).

" dapat kita realisasikan mulai tahun depan, dan direncanakan akan berjalan selama 5 tahun ke depan 2024,"jelasnya.
Proses persiapan yang dilaksanakan sejak awal tahun ini, sudah sangat intens dilaksanakan. Bahkan berkat kerjasama yang baik semua stakeholders yang terlibat telah mampu menghasilkan progres yang positif.
Pada pertemuan kali ini, akan dilakukan review dan finalisasi terhadap beberapa dokumen yang telah disusun, termasuk menindaklanjuti dokumen kesepakatan yang telah disepakati para pihak.

"Tentu dengan hadirnya seluruh stakeholder disini, akan makin mempertajam dan menambah kedalaman dokumen yang sedang disusun,"ujarnya.

Pada kesempatan yang baik ini, ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan terkait persiapan Jambi Sustainanble Landscape Management Project, untuk jadi bahan diskusi nanti.

"Pertama, desain proyek yang disusun, harus benar-benar dapat memberikan gambaran strajetgi dan kebijakan secara makro dan tentunya menjadi dasar implementasi rencana tapak, Kedua, Mekanisme pengelolaan anggaran, khususnya terkait regulasi yang membatasi sumber pendapatan pemerintah daerah, Ketiga, Skema harga karbon mempertimbangkan harga pasar, dalam arti harga yang ditawarkan untuk penggantian karbon yang dihasilkan, tidak jauh berbeda dengan harga yang berlaku di pasar karbon; Empat, Saat ini Pemerintah Provinsi Jambi sedang menyusun dokumen Green Growth Plan, yang dimaksudkan sebagai dokumen makro pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi yang memiliki kekuatan regulasi daerah; Lima, Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi akan mendukung semua aktifitas dalam pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dan tepat sasaran dalam tujuan pembangunan secara nasional dan regional,"urainya.

Pemerintah Provinsi Jambi telah menyatakan komitmen untuk berkontribusi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan, dengan terus berupaya menerapkan kebijakan dan strategi pembangunan, yang disatu sisi mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, disisi lain tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya yang ada.
Upaya pemerintah Provinsi Jambi ini merupakan on going proses, yang dilakukan secara bertahap, karena memang ini tidak sesederhana yang dibayangkan, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi membuka lebar peluang kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari KLHK dan World Bank ini.