-->

BREAKING NEWS

Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Membuka Secara Resmi Sosialisasi Obligasi Daerah Dan Forum Calon Investor Kepada Pemerintahan Kabupaten Kota Se-provinsi Jambi. 

Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Membuka Secara Resmi Sosialisasi Obligasi Daerah Dan Forum Calon Investor Kepada Pemerintahan Kabupaten Kota Se-provinsi Jambi. 
Foto Inro, Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Provinsi Jambi Menerima Plakat Deputi Kepala OJK Perwakilan Provinsi Jambi.


Jambi,Jambiekspose.net -- Bursa Efek Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi obligasi daerah dan forum calon investor kepada OPD pemerintahan kabupaten dan kota se-provinsi jambi.

Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan mewakili Gubernur Jambi berhalangan hadir, Ir Agus Sunaryo Kamis(29/08/2019) Hotel Swisbel Kota Jambi.

Turut mendampingi Kepala BEI Perwakilan Jambi, Fasha Fauziah, Tri Reswati Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi.

Dikatakan oleh Agus Sunaryo, Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) yang telah menginisiasi terselenggaranya acara ini.

"Sosialisasi ini berguna sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan akses keuangan dengan cara menerbitkan obligasi daerah di Pasar Modal Indonesia ini sekaligus meningkatkan jumlah literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Jambi,"jelasnya.

Obligasi daerah diterbitkan dalam rangka untuk mengatasi masalah, dimana akhir akhir ini keterbatasan dana pembangunan banyak terjadi sehingga perlu ada alternatif yang perlu di lakukan seperti investor, pinjaman pihak ketiga dan penerbitan obligasi daerah.

"Obligasi daerah sendiri adalah suatu tawaran pinjaman daerah kepada publik melalui penawaran di pasar modal yang mana hanya di terbitkan di pasar modal domestilk dalam mata uang rupiah,"ucapnya.

Suatu obligasi daerah di selenggarakan oleh kepala daerah. Semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan di tengah kondisi keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari pemerintah pusat sehingga mau tidak mau Bagi daerah-daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan.

Ditambahkan oleh Tri Reswanti, Inklusi keuangan (Financial Inclusion) menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

"Melalui SNKI tersebut Pemerintah bersama – sama Kementerian dan Lembaga terkait sepakat untuk mendorong upaya peningkatan inklusi (akses) masyarakat ke sektor jasa keuangan dengan target sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019,"ujarnya.

"Kami sangat menyadari bahwa belum semua lapisan masyarakat mengenal, memahami maupun terlibat sebagai pengguna jasa bank dan atau lembaga keuangan lainnya,"jelasnya.
Kondisi masyarakat Indonesia berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada tahun 2016 menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan produk dan/atau layanan produk jasa keuangan. 
Nilai tingkat Literasi Keuangan tahun 2016 hanya 26,91%, penduduk Jambi yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang Produk dan Jasa Lembaga Jasa Keuangan.

Adapun indeks inklusi atau penggunaan produk dan jasa keuangan di Jambi adalah sebesar 69,82%. Khusus sektor Pasar Modal, Nilai Indeks Literasi Sektor Pasar Modal sebesar 4,40% sedangkan Indeks Inklusi Sektor Pasar Modal sebesar 1,25%. 
"Kondisi Pasar Modal Provinsi Jambi saat ini jumlah Perusahaan Sekuritas di Provinsi Jambi ada 8 (delapan) perusahaan, pertama, Sinarmas Sekuritas, kedua, MNC Sekuritas, tiga, Philip Sekuritas, empat, Indopremier, lima, First Asia Capital (FAC Sekuritas), enamUOB Kayhian, tujuh, RHB Sekuritas, delapan, Sucor Sekuritas,"urainya.

Sampai dengan Juni 2019, terdapat 14.756 investor yang berada di Provinsi Jambi dengan total kepemilikan sebesar Rp552,12 Miliar. (Inro).