Foto Inro, Sekda Provinsi Jambi Membuka Rapat Teknis BPBD Provinsi Jambi.
Jambi-- Bertempat di Hotel Shang Ratu Hotel Sekda Provinsi Jambi, H.M Dianto membuka secara resmi rapat teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Kamis(13/06/2019).
Turut mendampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bastari.
Dikatakan oleh H.M.Dianto, kita sama-sama mengetahui bahwa setiap tahun kita mengalami dua siklus musim, musim hujan disusul dengan musim kemarau.
"pada musim hujan kita siaga menghadapi bencana banjir dan pada musim kemarau kita mempersiapkan diri pula mengantisipasi bencana kebakaran terutama kebakaran hutan dan lahan, kita masih mengingat dengan jelas betapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh sebab kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang lalu,"jelasnya.
Provinsi Jambi tidak ingin pula hal itu terulang kembali memang patut kita syukuri bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang lalu, bencana kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi khususnya dapat kita tekan dan kita minimalisir sedemikian rupa ini didukung oleh aparat terkait baik itu tni-polri maupun seluruh rekan-rekan yang terkait dengan tupoksi.
"dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan surat kepada 34 gubernur Se-Indonesia dan yang digarisbawahi itu ada 4 Gubernur termasuk Jambi,"ujarnya.
Provinsi Jambi dimonitor oleh Kementerian lingkungan dan kementerian lingkungan dan Kehutanan untuk segera membuat status Provinsi Jambi ini kalau memang memungkinkan kita perlu membuat status siaga bencana.
Jambi termasuk yang dimonitor oleh pemerintah pusat dan dikarenakan Provinsi Jambi juga masuk di antara 7 provinsi akibat kebakaran hutan tahun 2015 yang lalu yang sebagian kawasan gambut nya terkena dampak yang cukup besar kerusakannya akibat kebakaran hutan di tahun 2015 yang lalu Oleh karena itu Jambi di antara 7 provinsi itu adalah 3 di Sumatera Jambi Riau Sumatera Selatan 3 di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dan 1 di Papua.
Ditambahkan oleh Bachyuni Deliansyah, maksud rapat teknis ini, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Bertujuan kegiatan ini adalah menyatukan pola pikir persepsi pola tindak menghadapi musim kemarau sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di provinsi Jambi.
Dengan mengambil tema acara Melalui rapat teknis persiapan penanganan bencana kita tingkatkan koordinasi dan sinergitas pemerintah masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Pesertanya sebanyak 60 orang dsri unsur stakeholder terkait seperti BPBD Kabupaten Kota Se-provinsi Jambi, Korem, POLRI BMKG.
Jambi-- Bertempat di Hotel Shang Ratu Hotel Sekda Provinsi Jambi, H.M Dianto membuka secara resmi rapat teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Kamis(13/06/2019).
Turut mendampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bastari.
Dikatakan oleh H.M.Dianto, kita sama-sama mengetahui bahwa setiap tahun kita mengalami dua siklus musim, musim hujan disusul dengan musim kemarau.
"pada musim hujan kita siaga menghadapi bencana banjir dan pada musim kemarau kita mempersiapkan diri pula mengantisipasi bencana kebakaran terutama kebakaran hutan dan lahan, kita masih mengingat dengan jelas betapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh sebab kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang lalu,"jelasnya.
Provinsi Jambi tidak ingin pula hal itu terulang kembali memang patut kita syukuri bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang lalu, bencana kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi khususnya dapat kita tekan dan kita minimalisir sedemikian rupa ini didukung oleh aparat terkait baik itu tni-polri maupun seluruh rekan-rekan yang terkait dengan tupoksi.
"dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan surat kepada 34 gubernur Se-Indonesia dan yang digarisbawahi itu ada 4 Gubernur termasuk Jambi,"ujarnya.
Provinsi Jambi dimonitor oleh Kementerian lingkungan dan kementerian lingkungan dan Kehutanan untuk segera membuat status Provinsi Jambi ini kalau memang memungkinkan kita perlu membuat status siaga bencana.
Jambi termasuk yang dimonitor oleh pemerintah pusat dan dikarenakan Provinsi Jambi juga masuk di antara 7 provinsi akibat kebakaran hutan tahun 2015 yang lalu yang sebagian kawasan gambut nya terkena dampak yang cukup besar kerusakannya akibat kebakaran hutan di tahun 2015 yang lalu Oleh karena itu Jambi di antara 7 provinsi itu adalah 3 di Sumatera Jambi Riau Sumatera Selatan 3 di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dan 1 di Papua.
Ditambahkan oleh Bachyuni Deliansyah, maksud rapat teknis ini, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Bertujuan kegiatan ini adalah menyatukan pola pikir persepsi pola tindak menghadapi musim kemarau sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di provinsi Jambi.
Dengan mengambil tema acara Melalui rapat teknis persiapan penanganan bencana kita tingkatkan koordinasi dan sinergitas pemerintah masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Pesertanya sebanyak 60 orang dsri unsur stakeholder terkait seperti BPBD Kabupaten Kota Se-provinsi Jambi, Korem, POLRI BMKG.