-->

BREAKING NEWS

Sekretaris Daerah  Provinsi  Jambi  Kegiatan  Rapat  Koordinasi Pokja  Kampung  KB Tingkat Provinsi  Jambi 

Sekretaris Daerah  Provinsi  Jambi  Kegiatan  Rapat  Koordinasi Pokja  Kampung  KB Tingkat Provinsi  Jambi 
Foto Inro, Sekda Provinsi Jambi Berikan Kata Sambutan

Jambi, Jambiekspose.net  -Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Jambi menggelar kegiatan rapat koordinasi kelompok kerja kampung KB Tingkat Provinsi Jambi. Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Jambi, H.M.Dianto Selasa(14/05/2019).

Turut mendampingi Direktur advokasi dan komunikasi BKKBN RI, Sugiyono.SPd.MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Mukhtar Bakti,SH.MA, Direktur Eksekutif Yayasan Cipta, Yeni Tri Herwanto,SKM.MKM.

Dikatakan oleh H.M Dianto, Kampung Keluarga Berencana (KB), program bidang kependudukan yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan pemerintah Nawacita butir 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

"Kampung KB Provinsi Jambi sudah membentuk satu Kampung KB dengan lokus Desa penyengat rendah yang dicanangkan langsung oleh Bapak Gubernur Jambi sesuai dengan Kampung KB sampai tahun 2018 sudah terbentuk pencanangan sebanyak 202 Kampung KB yang tersebar di 11 kabupaten dan kota dalam provinsi Jambi,"Jelasnya.

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait
dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
mitra kerja, dan pemangku kepentingan.

"Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya pembangunan terdapat keterpaduan dari program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga program pembangunan yang disinergikan dengan dilaksanakan secara sistemik sektor terkait yang dan sistematis,"ujarnya.

Ditambahkan Sugiyono, Indikator-indikator Apa yang melatarbelakangi Kenapa Jambi dipilih salah satunya adalah wilayah wilayah yang secara spesifik daerah aliran sungai, kemudian gunung.

" Harapan Kita Kampung KB ini menjadi sebuah epicentrum program jadi ingat program Kampung KB bukan keluarga berencana dan kontrasepsi ya ini ada keluarga berencana Bagaimana membingkai sebuah program secara terintegrasi lintas sektor yang secara bersama,"imbuhnya.

jadi program KB bukan semata-mata dengan alat kontrasepsi saja tetapi itu adalah bagian maka didalamnya isi pokok kegiatan kegiatan itu adalah lintas sektoral apapun program yang bisa masuk karena indikatornya adalah sebuah kewilayahan setingkat Desa.

"maka bagaimana nanti Tim Pokja ini bisa mengakses dana alokasi khusus yang bisa dikembangkan di setiap Kampung KB yang Kemudian pada tahun 2016 semua itu, Bagaimana perkembangannya dilaporkan secara periodik sampai kepada menjadi pilot project nya program secara intervensinya bersama-sama,"ujarnya.

Mukhtar Bakti menambahkan, Program KKBPK memegang peran yang sangat sentral dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Kebijakan KKBPK menjadi pra-syarat untuk meningkatkan kinerja ketiga sektor lainnya. Keberhasilan di bidang ini akan memberi landasan kuat bagi pencapaian keberhasilan di bidang
pembangunan sektor lain. Demikian juga sebaliknya, kegagalan program Kependudukan dan Keluarga Berencana akan merusak potensi keberhasilan sektor lain. Contoh sederhana misalnya, jumlah penduduk,"ketusnya.

Kegiatan Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) 2019, sebenarnya merupakan survei tahunan yang dahulu dikenal dengan istilah survei RPJMN. Semenjak tahun 2018, Survei ini berganti nama menjadi Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP).

Survei ini mengukur indikator kinerja yang sasarannya terdapat dalam rencana Strategis BKKBN. Survei ini bersifat nasional, dan hasilnya representatif provinsi dan nasional. Survei ini sejak empat tahun terakhir pelaksanaannya.(Inro).