-->

BREAKING NEWS

BPJS Kesehatan Kota Jambi Gelar Jumpa Pers Terhadap Rumah Sakit Status Akreditasi. 

BPJS Kesehatan Kota Jambi Gelar Jumpa Pers Terhadap Rumah Sakit Status Akreditasi. 
Foto Inro, Kepala Bidang Penjaminan manfaat rujukan BPJS.

Jambi,Jambiekspose.net ---BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi. Sesuai regulasi yang bertaku, akreditasi menjadi salah satu syarat yang bemutu sesuai wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan dengan standar yang ditetapkan.

"Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar Akreditasi mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,"ungkap Kepala Bidang Penjaminan manfaat rujukan BPJS Kesehatan Cabang Jambi Timbang jati sendiri,"Jelasnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor BPJS Kesehatan Cabang  Kota Jambi Kamis (02/05), Timbang menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS JKN-KIS.

Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan ProgramNamun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

"Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah
pembenahan sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan
dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi.

"Kemudian pada11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi
rumah sakit agar segera terakreditasi," terang Timbang.

Hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPUS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama.

Timbang menjelaskan, dari 720 rumah sakit mitra BPUS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini
jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit.

"la pun mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang
telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun,"imbuhnya.

Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lair sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.(Inro).