-->

BREAKING NEWS

Sekda Provinsi Jambi Menghadiri Sosialisasi Diseminasi Daftar Hitam LKPP RI

Sekda Provinsi Jambi Menghadiri Sosialisasi Diseminasi Daftar Hitam LKPP RI
Foto Inro, Kepala LKPP RI Membuka Sosialisasi Diseminasi Daftar Hitam Di Provinsi Jambi .

Jambi, Jambiekspose.net -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa (LKPP RI) menyelenggarakan berupa sosialisasi Diseminasi Daftar Hitam di Provinsi Jambi.

Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi oleh Kepala LKPP RI, Roni Dwi Susanto Senin(22/04/2019) Hotel Aston Kota Jambi.

Turut menghadiri Sekda Provinsi Jambi, H.M.Dianto, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Nurachmat Herlambang.

Dikatakan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perekonomian nasional dan daerah.

"Berdasarkan hasil monitoring pengadaan 2018, dari Rp 2001.5 Trilyun belanja K/L/pemda, sebanyak 51 persen atau sebesar Rp 1040.1 Trilyun merupakan belanja pengadaan,"jelasnya.

Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang strategis tersebut, diperlukan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.

"Perlu kami sampaikan bahwa dengan diterbitkannya Perpres No.16 Tahun 2018 yang menggantikan Perpres No 54 tahun 2010, terdapat beberapa perubahan yang berkaitan dengan daftar hitam,"ujarnya.

Adapun perubahan yang cukup mendasar dalam sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah salah satunya yakni penayangan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kegiatan sosialisasi diseminasi daftar hitam dalam peraturan LKPP RI NO 17 tahun 2018, dengan tujuan agar peserta memahami prosedur dan tata cara dalam menetapkan dan menayangkan sanksi daftar hitam sehingga dapat diimplementasikan,"tegasnya.

Ditambahkan H.M.Dianto, Kita menyadari, bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan yang ada pada setiap organisasi perangkat daerah.

 Dalam melaksanakan program tersebut tentu saja harus melalui tahapan- tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri dengan selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan didapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfatkan secara luas oleh masyarakat.

"Berbicara pengadaan barang/jasa bukan saja hanya suatu proses untuk mendapatkan penyedia barang/Jjasa, tetapi harus dimaknal secara luas bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan publik dan perekonomian nasional dan daerah,"ucapnya.

Terkait dengan hal tersebut, Diseminasi ini dilakukan untuk membahas terkait sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan pengembangan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Selain itu, juga untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta menginformasikan secara terbuka kepada publik sejumlah perusahaan yang telah di black list.

Kegiatan ini sangat penting, mengingat masih banyak yang harus dipelajari terutama aturan dan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa. Saya berharap, melalui kegiatan ini kita sebagai penyelenggara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan bisa mengantisipasi perusahaan yang di black list (daftar hitam). (Inro)