Jambi, Jambiekspose.net -- Bertempat di Hotel Swisbel Kota Jambi Direktorat Jenderal PSKL Direktorat PKPS menyelenggarakan bimbingan teknis kelompok kerja percepatan perhutanan sosial bekerja sama dengan pemerintah Provinsi jambi melalui Dinas Kehutanan.
Hal ini ditandai dengan dibuka secara resmi oleh Abdul Rahman Kasubdit Penyiapan Hutan tanaman rakyat mewakili Direktur PKPS yang berhalangan hadir Jumat(05/04/2019).
Turut mendampingi Sahala Simanjuntak, Kepala Balai PSKL wilayah Sumatera dan Gushendra Kabid Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat mewakili Kadishut Provinsi Jambi berhalangan hadir.
Dikatakan Abdul rahman dalam sambutannya, salah satu tujuan perhutanan sosial untuk mengatasi ketimpangan dan kesenjangan penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan pemerataan ekonomi.
"Dalam kebijakan tersebut bertumpu pada 3(tiga) pilar yaitu, lahan, kesempatan, dan kapasitas SDM. Terkait lahan, untuk perhutanan sosial pemerintah pusat telah mengalokasikan 13.8juta hektar,"jelasnya.
Dalam penyiapan akan lokasi oleh pemerintah pusat itu masuk dalam peta indikatif dan areal perhutanan sosial (PIAPS) untuk target RPJM 2015 sampai dengan 2019 seluas 12.7 jambi.
Harapannya, pemberian akses kelola kepada masyarakat setempat di dalam maupun sekitar kawasan hutan selama 35 tahun dari hasil hutan tersebut.
"Untuk Provinsi Jambi telah diterbitkan 377 izin perhutanan sosial seluas 182.460 jambi termasuk hutan adat 13.242 ha, untuk 17.940 kepala keluarga penerima manfaat,"terangnya.
Potensi perhutanan sosial di Provinsi Jambi dalam PIAPS revisi 3 dialokasikan 392.730 ha, sehingga masih terdapat areal indikatif seluas 210.270 ha yang dapat dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial.
Direktorat PKPS telah mendorong Provinsi Jambi untuk menyusun blue print perhutanan sosial dengan melibatkan seluruh kepala satuan pemangkuan hutan (KPH). se-provinsi jambi.
"Dengan hasil bahwa KPH akan mengusulkan sekitar 117.651 ha dari yang ditargetkan seluas 23.596 ha,bagi para pokja silahkan menyusun bagaimana cara pencapaiannya,"tegasnya.
Ditambahkan oleh Gushenda, bahwa kegiatan bimbingan teknis ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk perhutanan sosial.
Bagi pemerintah Provinsi Jambi perhutanan sosial salah satu solusi penanganan konflik bagi masyarakat yang sudah terlanjur turun temurun berusaha di dalam kawasan hutan dapat tertangani.
"Juga dalam pendampingan dan fungsi pembinaan dalam kegiatan perhutanan sosial akan dibentuk, sebagai arahan dari Presiden RI pada penyerahan SK izin perhutanan sosial, "ucapnya.
Melalui bimbingan teknis ini dapat mewujudkan adanya blue print yang telah disusun, termasuk juga sinergitas program perhutanan sosial dengan program pembangunan di daerah khususnya Provinsi Jambi. (Inro).